Jaga Inflasi, Pemerintah Siapkan Strategi Supaya Subsidi Tahun 2023 Tepat Sasaran

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tahun depan Pemerintah akan menyiapkan kebijakan khusus supaya subsidi energi lebih tepat sasaran.

“Pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi, dan nantinya subsidi dibuatkan program supaya tepat sasaran. Sekarang programnya sedang disiapkan, dan tentu akan kami umumkan kalau sudah waktunya,” ucap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Menko Perekonomian menjelaskan, jenis subsidi yang akan dikaji ulang antara lain subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas ukuran 3 kilogram (melon), dan pupuk.

“Tahun depan akan kami kurangi dengan subsidi langsung. Tapi ada masa transisi. Subsidi yang bisa diganti dengan subsisi langsung semisal BBM, gas tabung melon, pupuk. Sekarang itu belum bisa diterapkan,” paparnya.

Tahun ini, lanjut Airlangga, anggaran subsidi BBM yang harus dikucurkan Pemerintah sudah mencapai Rp502 triliun.

Menurutnya, Pemerintah masih bisa bertahan karena ada ‘bantalan’ dari windfall komoditas juga ekspor.

Tapi, dia memprediksi tahun depan keadaanya akan lebih sulit. Sehingga, Pemerintah harus memangkas sejumlah sektor termasuk subsidi.

Airlangga memahami masyarakat sudah sangat tergantung pada subsidi BBM. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjelaskan kepada masyarakat kalau subsidi harus lebih terarah.

“Kita spending besar, kita ganjal banyak, karena masyarakat merasa itu subsidi sudah kewajiban Pemerintah,” tegasnya.

Terkait hal itu, Teguh Dananto Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menilai evaluasi terhadap subsidi perlu dilakukan.

“Seberapa kuat Pemerintah menjaga inflasi? Mau tidak mau Pemerintah harus ancang-ancang untuk melakukan evaluasi Apakah subsidi energi masih akan dipertahankan seperti ini tidak produktif? Kalau subsidi pangan masih bisa karena terkait orang. Tapi, sampai kapan kuat memberikan subsidi?” ucapnya.

Dia bilang, upaya Pemerintah untuk menjaga inflasi tidak akan berlanjut sampai tahun depan. Maka dari itu, enam bulan terakhir 2022 sangat krusial bagi Pemerintah untuk mitigasi.

“Tahun depan kita tidak ada ruang, harga komoditas turun, windfall profit hilang. Sehingga, enam bulan ini momentum punya uang dan bagaimana kita menyiapkan masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, Teguh mengusulkan kepada Pemerintah membangun narasi subsidi diarahkan untuk menunjang dunia usaha lebih hijau, digital dan inklusi.

“Pelan-pelan harus ada softlanding dari fiskal dan monetary otoritas. Bagaimana mereka pelan-pelan melakukan adjustment inflation, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau mengatakan cukup buat subsidi energi,” pungkasnya.(rid/ipg)