Booster Jadi Syarat, LIB Buka Kemungkinan Revisi Regulasi Dua Dosis Vaksin

PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengatakan bahwa syarat wajib dua dosis vaksin Covid-19 untuk klub, ofisial dan penonton Liga 1 2022-2023 bisa saja berubah menjadi harus dengan vaksin penguat (booster).

“Kalau memang pemerintah menyatakan harus booster, maka itu wajib diberlakukan tanpa kecuali,” ujar Akhmad Hadian Direktur Utama PT LIB kepada Antara, Senin (18/7/2022).

Adapun aturan wajib dua dosis vaksin tercantum dalam Pasal 53 Regulasi Liga 1 Indonesia 2022-2023.

Ayat pertama pasal itu menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan, termasuk pemain, pelatih, perangkat pertandingan, panitia penyelenggara, keamanan dan media di stadion serta area aktivitas yang berhubungan dengan pertandingan harus dalam keadaan bebas dari paparan virus Covid-19 dan telah melakukan vaksinasi dosis dua dengan dibuktikan dalam aplikasi PeduliLindungi.

Akan tetapi, Akhmad Hadian menyatakan aturan terkait vaksin tersebut bisa saja diubah sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia.

“Kalau ada arahan ke sana (vaksin penguat-red), regulasi bisa direvisi,” tutur pria asal Jawa Barat itu.

Akhmad Hadian menegaskan, keputusan soal vaksin Covid-19 di Liga 1 Indonesia 2022-2023 akan diputuskan dalam rapat koordinasi PSSI, LIB dan pemerintah Indonesia hari ini Selasa (19/7/2022) di Jakarta.

Adapun pihak pemerintah itu termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan serta Satgas Penanganan Covid-19.

“Akan ada rakor (rapat koordinasi-red) mulai sekitar pukul 15.30 WIB,” kata Akhmad Hadian.

Liga 1 Indonesia 2022-2023 mulai bergulir pada Sabtu (23/7/2022). Kompetisi ini diikuti oleh 18 tim, di mana tiga di antaranya yakni Persis, RANS Nusantara FC dan Dewa United berstatus sebagai tim promosi.

Tidak seperti musim 2021-2022 yang berformat seri dan berlangsung dalam wilayah klaster, Liga 1 Indonesia 2022-2023 akan kembali ke sistem sebelum pandemi Covid-19, dengan kandang-tandang, termasuk dapat dihadiri penonton di stadion dengan jumlah sesuai level PPKM di wilayah masing-masing.(ant/dfn/rst)