
Djoko Wahyudi Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) mengatakan dalam menentukan UMK, masing-masing kota/kabupaten memiliki tim survei, sehingga UMK tidak bisa disamakan pada tiap ring.
Saat ini ada beberapa perusahaan yang pindah pabrik, karena upah yang lebih rendah, Djoko menyinggung pabrik rokok di Surabaya yang kondisinya dalam proses pengalihan ke Jawa Tengah.
“Pabrik rokok di Surabaya hidup setengah mati, tersandra. Makanya mereka merencanakan pindah ke Jateng,” ungkapnya pada Radio Suara Surabaya, Jumat (16/11/2018).
Karyawan Jawa Timur di luar ring 1, kata Djoko, sudah sejahtera karena penghasilan yang jauh di atas UMK karena selain UMK, mereka mendapat uang lembur, pensiun, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya.
“Itu jangan diabaikan. Kalau itu diabaikan nanti usaha di Surabaya pindah sekalian ke Jateng semua. Jumlah karyawan perusahaan banyak, puluhan ribu. Banyak sekali perempuan yang kualifikasinya tidak perlu ijazah, tidak perlu keterampilan, pokoknya sehat jasmani dan rohani, usianya di atas 18 tahun hanya itu syarat menjadi karyawan,” ungkapnya.
Pabrik rokok di Jatim sendiri cukup banyak, sehingga jika buruh di luar ring 1 meminta nilai UMK naik, maka kata dia pengusaha akan mengalihkan pabriknya ke daerah lain.
Karena itu, Djoko mengingatkan risiko dari naiknya UMK ini serta mengimbau untuk memtimbangkan jaminan lain yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.
“Saya selaku pengusahanya tidak masalah, saya bisa geser lokasi usaha. Tapi mereka (karyawan) kasihan,” ujarnya.
“Perusahaan rokok di Surabaya mampu membayar kenaikan upah. Tapi akhirnya geser lokasi ke daerah, kenapa? Cari murah? Bukan itu aja, tapi persaingan cukup ketat. Apalagi rokok 70% penghasilan masuk kantong pemerintah, 30% masuk pengusaha, itupun dibagi lagi ke banyak karyawannya,” tambahnya.
Djoko menyarankan, agar pemerintah segera melakukan penertiban pengupahan yang harus dibayarkan pengusaha ke pekerja sesuai aturan yang berlaku.
“Itu dulu yg dilakukan, saya salut ke presiden karena tidak menaikkan pita cukai tahun ini. Karena kalau dinaikkan, akan banyak terjadi PHK,” pungkas Ketua MPSI. (nin/rst)