Boris Johnson Perdana Menteri Tolak Mengundurkan Diri

Boris Johnson Perdana Menteri Inggris pada Rabu (6/7/2022) menentang tekanan untuk mundur dari anggota kabinet dan partainya sendiri. Dia menegaskan akan melawan segala upaya yang ada untuk menurunkannya dari kursi perdana menteri.

“Saya tak akan mundur dan hal terakhir yang diperlukan negara ini, terus terang, adalah pemilihan umum,” kata Johnson di depan komite parlemen dikutip Antara.

Johnson menegaskan jika dirinya memegang mandat Pemilu 2019, dan tak akan melepaskan tugasnya di tengah krisis biaya hidup dan perang di Eropa. Dia juga menolak untuk menjawab pertanyaan terkait berkurangnya kepercayaan anggota-anggota parlemen dan partainya sendiri.

Untuk diketahui, lebih dari 40 pejabat dalam pemerintahannya telah mengundurkan diri dan banyak anggota parlemen dari Partai Konservatif telah menentang Johnson secara terbuka. Beberapa anggota kabinet bahkan mendatanginya di Downing Street (kantor dan kediaman perdana menteri Inggris) untuk memintanya turun dari jabatan.

Salah seorang di antaranya meminta Johnson menetapkan sendiri tanggal pengunduran dirinya ketimbang menghadapi mosi tidak percaya. Banyak anggota parlemen mengatakan, bahwa sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah, tetapi kapan dia harus mundur.

Pengunduran diri massal sendiri muncul sejak Selasa (5/7/2022) ketika menteri kesehatan dan menteri keuangan Inggris mundur dari jabatan mereka. “Pada titik tertentu, kita harus memutuskan untuk berhenti. Saya yakin titik itu adalah sekarang,” kata Sajid Javid dalam pidato pengunduran dirinya sebagai menteri kesehatan.

Selain itu, pada Rabu malam, Suella Braverman jaksa wilayah Inggris dan Wales mendesak Johnson untuk lengser. Braverman menjadi menteri kabinet pertama yang mengatakan akan bersaing untuk menggantikan Johnson dalam pemilihan pemimpin Konservatif.

“Saya pikir inilah saatnya bagi perdana menteri untuk mengundurkan diri. Jika ada pemilihan pemimpin (partai), saya akan mengikutinya,” kata Braverman kepada ITV, seraya menegaskan bahwa dirinya tak akan keluar dari posisinya.

Krisis kepercayaan terhadap Johnson memuncak setelah integritasnya dipertanyakan karena menunjuk seorang anggota parlemen, yang pernah menjadi target penyelidikan kasus serangan seksual, untuk mengurusi soal keagamaan di partainya.

Sebelumnya, berbagai skandal telah mendera pemerintahannya, termasuk laporan tentang pesta di Downing Street yang melanggar aturan pembatasan Covid-19. (ant/bil/rst)