Joko Widodo Presiden mengatakan tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat, yaitu tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas keuangan yang makin sulit.
Ini disampaikan Jokowi secara virtual pada High-level Dialogue on Global Development dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Juni 2022.
Jokowi mendorong semua negara untuk bertindak segera agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang melalui tiga langkah yang harus dijalankan bersama.
“Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Sebagai Presiden G20 dan bagian dari Global Crisis Response Group, Indonesia akan terus berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah ketahanan pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Saya mencatat banyak inisiatif lain dari berbagai pihak. Berbagai inisiatif yang ada tersebut harus saling bersinergi dan saling memperkuat, harus memperhitungkan suara negara-negara berkembang, harus mengedepankan dialog,” ujar Presiden.
Kedua, Jokowi mendorong negara-negara untuk memperkuat kemitraan global untuk SDGs dengan fokus pada pendanaan pembangunan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kesenjangan pendanaan SDGs yang meningkat dari USD2,5 triliun per tahun sebelum pandemi menjadi USD4,2 triliun per tahun pascapandemi harus segera ditutup.
Selain itu, menurut Presiden, pendanaan inovatif harus dimajukan, terutama peranan sektor swasta harus diperkuat. BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) harus dapat menjadi katalis bagi penguatan investasi di negara-negara berkembang.
“Upaya serupa juga dilakukan presidensi G20 Indonesia, mendorong investasi yang menciptakan nilai tambah bagi negara berkembang. Saya juga berharap Global Development Initiative (GDI) dapat menjadi katalis pencapaian SDGs. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on The Indo-Pacific di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerja sama,” jelasnya.
Ketiga, Jokowi mendorong penguatan sumber-sumber pertumbuhan baru. Menurutnya, kerja sama BRICS dengan negara mitra harus mendukung untuk transformasi digital yang inklusif, pengembangan industri hijau dan infrastruktur hijau, serta penguatan akses negara-negara berkembang pada rantai pasok global.(dfn)