Warga Putat Jaya Tegaskan Tidak Ada Lokalisasi yang Buka

Warga Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, menegaskan tidak ada lokalisasi yang buka, maupun indikasi yang mengarah kesana. Hal tersebut ditegaskan oleh perwakilan tokoh masyarakat dan warga walayah eks lokalisasi tersebut, dalam mediasi yang diadakan dengan tim Suara Surabaya pada Rabu (22/6/2022) malam, di Kantor Kelurahan Putat Jaya.

Pak Cukup selaku Ketua RW 3 Kelurahan Putat Jaya memaparkan, Dinamika masyarakat sejak lokalisasi ditutup pada 2014 lalu cenderung bahagia. Selain itu, lanjut dia, terkait informasi tentang lokalisasi yang diisukan akan berdiri lagi di wilayah tersebut sangat mengusik para warga.

“Kita bangun image (citra) itu susah. Kalau ada informasi seliweran seperti ini pasti warga resah,” ucapnya pada suarasurabaya.net.

Ketua RW tiga periode tersebut menyampaikan, sejak lokalisasi ditutup dan ada pelatihan dari pemerintah untuk mengembangkan UKM di lingkungan tersebut, pihaknya sampai membuatkan display untuk produk warga.

“Pernah saya buatkan display untuk warga. Bahkan ada yang sampe buka bisnis sablon banyak sekali,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sukohari selaku ketua RW 11 Kelurahan Putat. Bahkan, balai RW diwilayahnya sampai digunakan sebagai Paud yang dimanfaatkan anak-anak warga sekitar untuk belajar dan mengaji.

“Dibuat paud untuk anak-anak. Memang saat pandemi sempat ditutup, tapi sekarang ramai lagi. Bahkan disana alat bermain untuk anak-anak masih lengkap dan selalu dipakai semua,” ujarnya pada suarasurabaya.net.

Sukohari juga mengaku, memang sampai saat ini masih banyak masyarakat luar Kelurahan Putat Jaya yang ingin mendirikan karaoke dan bisnis yang mengarah ke lokalisasi. Namun, dia dan seluruh warga di wilayahnya tetap berkomitmen untuk menolak permintaan tersebut.

“Kami ingin anak-anak disini masa depan dan citranya tidak ternoda seperti yang dulu-dulu jadi kami tolak dengan halus,” paparnya

Terkait banyaknya warung kopi (Warkop) yang mempekerjakan pegawai wanita di wilayah tersebut, Toro selaku Ketua RT 1 RW 11 Kelurahan Putat Jaya, menegaskan bahwa normal seperti di wilayah lainnya.

“Memang banyak warkop giras yang pegawainya wanita. Tapi itupun hanya sebatas bekerja sebagai pegawai warkop, dan tidak ada kerjaan lain yang aneh-aneh.” ungkapnya pada suarasurabaya.net.

Selain itu, lanjut Toro, wilayah tersebut selalu dipenuhi kegiatan positif seperti posyandu, arisan dan kegiatan ibu-ibu PKK lain sebagainya. “Selama enam tahun saya jadi RT pasca penutupan lokalisasi pada 2014 lalu, tidak pernah ada indikasi lokalisasi akan berdiri lagi,” paparnya.

Sementara untuk kegiatan ekonomi kreatif di kawasan Putat Jaya, sampai saat ini dinilai warga setempat masih terus berjalan. Namun, tidak dipungkiri jika memang ada beberapa kondisi yang membuat produk warga sampai sepi peminat.

Jarwo Susanto pelaku UKM di RW 10 RT 5 Putat Jaya menyampaikan, bahwa kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), aktivitas perekonomian di wilayah tersebut sempat anjlok.

“Tapi kita tidak pernah sampai tutup atau vakum seperti yang diinformasikan sebelumnya. Kita sudah belajar bagaimana caranya bangkit seperti saat Doly dulu ditutup,” tegasnya pada suarasurabaya.net.

Pemilik UKM makanan dengan nama “Tempe Bang Jarwo” tersebut menambahkan, terdapat dua UKM lain diwilayahnya yang juga tetap aktif melakukan aktivitas produksi.

“Apalagi pemerintah kota selalu kasih monitoring dan bantuan seperti e-Peken kemarin, kita sangat terbantu. Kemarin bahkan waktu Bu Risma (mantan Walikota Surabaya) diangkat jadi Menteri Sosial, kita dipesan untuk menyediakan total 400 pcs. jadi tidak benar itu kalau kita dibilang vakum dan akhirnya beralih buka lokalisasi lagi,” tegasnya lagi.

Meski demikian, kata Jarwo, tidak dipungkiri jika memang ada oknum tidak bertanggung jawab yang memonopoli persaingan dan usaha warga binaan pemerintah kota, di kawasan eks lokalisasi tersebut.

Adapula Sukarno, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Putat Jaya, yang juga mantan pebisnis lokalisasi di kawasan tersebut mengaku justru lebih senang dengan kondisi seperti saat ini. Meski demikian, lanjut dia, perekonomian benar-benar jatuh saat lokalisasi ditutup.

” Tapi saya harus berani keluar dari jalan tersebut untuk mencari nafkah dengan tidak mengharapkan bantuan dari pemkot juga. Apalagi saya juga punya jabatan di kelurahanm pasti harus memberikan contoh yang baik ke warga agar tetap kondusif,” ungkapnya pada suarasurabaya.net.

Berhembusnya isu prostitusi lokalisasi yang kembali beroperasi diwilayah tersebut, dinilai akan melukai hati anak-anak Play Group (PG). Pernyataan itu diungkapkan Anik Wahyuningsih, Pengelola sekolah Pos Paud Terpadu (PPT) Pelita Kartini yang dirintis sejak tahun 2009 hingga diresmikan pada 2010 oleh Pemkot Surabaya.

Artinya, 4 tahun sebelum kawasan eks lokalisasi Dolly ditutup, sekolahan itu sudah berdiri. Anik merasakan betul sulitnya mencari siswa. Kalau pun ada, Anik dan guru-guru Paud berusaha keras mengedukasi murid-muridnya itu di tengah aktivitas prostitusi yang masih berjalan.

“Paud ini ada di Kupang Gunung Timur Gang V Raya nomor 15, terpatnya Balai RW 6. Termasuk lokasi Dolly. Gerakan kita terbatas, pembelajaran hanya dilakukan di dalam Balai RW 6. Menghindari betul jangan sampai kita lewat Dolly. Bagaimana, jalan sedikit kesana, masuk kawasan Dolly. Kita tidak mau anak-anak melihat wanita seksi-seksi,” kata Anik saat dikonfirmasi suarasurabaya.net.

Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Yunus selaku Camat Sawahan menyebut, berita yang beredar terkait lahirnya bibit-bibit lokalisai di wilayah eks Doly tersebut memang benar membuat warga resah.

“Sekali lagi, bangun image -nya itu susah. Kasian mereka kalau sudah move on lama malah dituduh yang seperti ini lagi dan lagi. Apalagi kawasan Putat Jaya itu sekali dikaitkan dengan hal yang negatif pasti langsung cepat tersebarnya,” jelasnya.

Yunus juga menyampaikan, tidak boleh sembarangan untuk mengungkap adanya indikasi aktivitas prostitusi di kawasan tersebut. Biarpun ada, maka harus ditimbang dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

“Kalau semisal ada transaksi, kita kan juga harus cek apakah memang itu transaksi prostitusi. Kalau kita curiga karena ada wanita berpakaian seksi dan sebagainya, kan kita juga tidak bisa asal tangkap atau amankan begitu saja. Kalau ternyata mereka cuma sebatas nongkrong, yah kita yang salah,” pungkasnya. (bil)