Sabtu, 23 November 2024

Mendag RI: WTO Harus Jadi Bagian Solusi Berbagai Krisis Global

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan (Mendag) RI. Foto: Istimewa

Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan RI mendorong World Trade Organization (WTO) menjadi bagian solusi mengatasi krisis ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan di dunia.

Menurutnya, semua anggota WTO harus menjalankan fungsinya, dan benar-benar menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.

Penegasan ini disampaikan Lutfi dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO, yang berlangsung tanggal 12-15 Juni 2022, di Jenewa, Swiss.

“Indonesia ingin berkontribusi memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,” ucapnya, Selasa (14/6/2022).

Lebih lanjut, Lutfi juga menyampaikan sistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs).

Salah satunya, terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang lebih parah.

Dia bilang, Indonesia setuju prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF).

Tapi, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.

Mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Mendag RI menegaskan pentingnya respons WTO terhadap pandemi.

“Kita harus menunjukkan WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban WTO kepada dunia dalam penanganan pandemi,” tegasnya.

Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Djatmiko B. Witjaksono Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mewakili Mendag RI memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6/2022).

Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong supaya semua anggota G33 memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs, untuk mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian KTM ke-12 WTO.

“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM ke-12 WTO. Beberapa isu prioritas lainnya antara lain ketahanan pangan, stok pangan untuk ketahanan pangan (public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena berpengaruh terhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan,” kata Djatmiko.

Lalu, pada pertemuan Cairns Group (CG) kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian, Djatmiko juga menyampaikan perlunya mengakomodir kepentingan negara berkembang seperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia.

Sekadar informasi, KTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 2017 di Argentina. Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 punya agenda membahas beberapa isu, antara lain pembahasan respons WTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan reformasi WTO.(rid/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
27o
Kurs