Jokowi: Jangan Sampai Ada Lahan Perhutanan Sosial yang Telantar

Joko Widodo Presiden mengimbau jajarannya rutin turun ke lapangan melihat langsung lahan perhutanan sosial. Kepala Negara minta semua lahan produktif, jangan sampai ada yang telantar.

Karena, lahan perhutanan sosial punya peran penting dalam mendukung usaha para petani dan masyarakat.

Penyataan itu disampaikan Presiden, hari ini, Rabu (8/6/2022), dalam acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial, di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

“Jangan sampai dibiarkan ada lahan yang telantar, ada lahan yang tidak produktif. Nggak boleh ada lahan yang tidak digunakan apa-apa dibiarkan, semuanya harus produktif. Nanti itu urusannya Ibu Menteri Kehutanan. Ada lahan misalnya HGU sudah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun ditelantarkan, itu nanti urusannya Ibu Menteri LHK dan Pak Menteri ATR/Kepala BPN,” ucapnya.

Untuk meminimalisir lahan terlantar, Jokowi memerintahkan Erick Thohir Menteri BUMN dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah memberikan pendampingan tentang manajemen dan sarana prasarana.

“Saya juga minta agar para petani perhutanan sosial ini diperhatikan sarana dan prasarananya. Saya minta juga agar ada percepatan dalam rangka redistribusi lahan mau pun juga SK-nya,” sambung Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan berbagai negara tengah mengalami krisis pangan akibat pandemi Covid-19 dan efek dari perang Rusia-Ukraina.

Supaya tidak terjadi krisis pangan di Tanah Air, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengajak para petani dan masyarakat memanfaatkan lahan yang dikelola dengan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, porang, atau sorgum.

“Saya mengajak semuanya untuk menanam tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pangan pokok. Silakan tanam padi, jagung, atau porang. Porang juga pasti akan naik harganya karena dunia membutuhkan itu,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Siti Fikriyah Ketua Umum DPP Gema Perhutanan Sosial Indonesia berterima kasih kepada Jokowi Presiden atas berbagai kebijakan pro petani dan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan.

Antara lain, kebijakan perhutanan sosial, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK), serta kebijakan penyelesaian penguasaaan tanah dalam kawasan hutan utamanya permukiman di dalam kawasan hutan.(rid/ipg)