Banyak CPNS Mundur, Guru Besar Unair: Pemerintah Harus Adaptif

Besaran gaji dan penempatan kerja, disinyalir menjadi alasan utama mundurnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah dinyatakan lolos.

Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh Satya Pratama, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tercatat 105 CPNS mengundurkan diri, setelah dinyatakan lulus tes seleksi penerimaan tahun 2021, dengan jumlah terbanyak di Kementerian Perhubungan, yakni mencapai 11 orang.

Menanggapi persoalan itu, Prof. Dr. Jusuf Irianto Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fenomena yang sangat menarik untuk terus diperhatikan.

“Posisi PNS menjadi incaran para pelamar kerja, itu dulu. Namun sekarang, terdapat pilihan lain berupa pekerjaan atau profesi yang lebih menarik. Kini sektor publik (pemerintah) bersaing dengan sektor lain (perusahaan swasta) dalam mendapatkan SDM bertalenta, untuk bersedia diajak bekerja sama mencapai tujuan dan target yang ditetapkan,” ujar Prof Jusuf dalam keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Selasa (7/6/2022) malam.

Menurut Prof. Jusuf, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan SDM terbaik dan bertalenta. Tujuannya tentu untuk mendukung pelayanan publik yang baik, serta sebagai core business (kegiatan yang bersifat inti dalam suatu struktural) sektor publik.

Sistem Manajemen yang Efektif

Prof Jusuf mengatakan, saat ini hampir semua employers atau pemberi kerja telah mendesain sistem manajemen dan pengembangan SDM lebih efektif. Seperti, membangun budaya dan kepemimpinan yang kondusif dan suportif, mengubah wajah workplace sesuai kadar era digitalisasi menggunakan teknologi yang canggih, serta sistem kerja lebih lentur alias fleksibel.

Selain itu, banyak employers juga memberikan skema kebijakan organisasi yang lebih atraktif. Misalnya, paket gaji dan remunerasi (imbalan yang diterima oleh seorang pekerja) yang adil dan menggiurkan, serta jenis pekerjaan yang lebih menantang. Hal tersebut bertujuan menarik perhatian tenaga kerja yang potensial, agar bersedia diajak bekerja sama sekadar menjadi staf atau duduk dalam posisi level manajemen.

“Jika birokrasi pemerintah sebagai workplace tak bertransformasi, maka jangan harap generasi milenial dan generasi Z yang dominan dalam labour market  (pasar pekerja) memiliki preferensi yang kuat untuk bergabung atau bekerja di sektor publik. Mereka cenderung memilih tempat kerja yang sesuai dengan karakter generasi jaman now,” jelas dosen Departemen Administrasi Publik itu.

Perlunya Respons Pemerintah

Pemerintah harus merespons fenomena ini dengan bijaksana, merenung, dan menyadari bahwa zaman telah berubah. Karakter generasi milenial atau jaman now tidak lagi sama seperti generasi sebelumnya yang berkarakter ‘kolonial’. Pemerintah harus mampu memetik hikmah dengan adanya peristiwa undur diri CPNS dan PPPK yang terjadi.

Terkait kemungkinan ke depan apakah ASN akan tetap diminati oleh generasi muda atau justru sebaliknya, Prof. Jusuf mengatakan bahwa setiap kemungkinan ke depan akan selalu terbuka dan terjadi sesuai dengan perkembangan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

“Karena itu, pemerintah harus adaptif terhadap setiap perubahan dan sigap menyusun kebijakan dan strategi yang paling tepat. Pemerintah harus agile, dinamis, serta responsif terhadap setiap kemungkinan perubahan itu,” pungkasnya. (bil/rst)