Rencana Pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar melalui Aplikasi My Pertamina, dianggap perlu pengkajian ulang. Karena hal serupa sebelumnya pernah dilakukan dengan RFID, aplikasi sejenis dan akhirnya muncul banyak permasalahan.
“Antara biaya yang dikeluarkan dengan target penghematan seringkali mengalami ketimpangan. Ada pendataan, klasifikasi mana masyarakat yang berhak ataupun tidak, pengerahan petugas untuk pengawasan yang melibatkan TNI-Polri maupun pemerintah daerah,” kata Komaidi Notonegoro Pengamat Energi dan Migas pada Suara Surabaya (SS), Jumat (3/6/2022),
Menurut Komaidi, Pemerintah harus memiliki banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya ke depan. Apakah memang harus tetap dengan rencana pembatasan pembelian BBM, atau justru kembali menaikkan harga BBM.
“Sebagai informasi, di Indonesia ini ada sekitar 8.000 SPBU yang butuh pengawasan agar tidak ada gesekan kalau memang benar diterapkan rencana ini,” paparnya.
Selain itu, TNI-Polri juga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lainnya selain melakukan pengawasan pembelian BBM, sehingga penambahan cost untuk melibatkan tenaga tambahan bisa terjadi.
Sebagai refrensi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu juga menambahkan, di beberapa negara maju subsidi biasanya diberikan langsung ke penerima.
“Jadi saat data penduduk miskin dan para penerimanya sudah clear, mereka (pemerintah negara maju) biasanya akan melakukan transfer cashless pada penerima,” kata dia mencontohkan.
Pemerintah, lanjut dia, diharapkan dapat membangun komunikasi publik yang baik lagi terkait situasi negara saat akan melakukan pengambilan keputusan/kebijakan. Selain itu, juga harus menjelaskan lagi opsi bantuan seperti apa yang diberikan sebagai dampak dari penerapan kebijakan.
“Tapi kita sebagai masyarakat harus memikirkan juga, kalau subsidi BBM ditambah, maka akan ada sektor lain yang pasti berkurang jatah subsidinya. Seperti contohnya dunia pendidikan. Karena seperti kita ketahui kekuatan APBN Indonesia sangat terbatas,” jelasnya
Sebagai informasi, seiring dengan akan adanya aturan larangan mobil mewah membeli bensin jenis Pertalite, ternyata Pertamina juga berencana menerapkan skema transaksi BBM subsidi menggunakan aplikasi “MyPertamina”. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite dan Solar, kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, ada masyarakat yang lebih memilih agar dilakukan penyesuaian harga, karena dengan aplikasi akan terkesan lebih rumit.
“Pertalite tolong jangan dibatasi, naikan sedikit atau disesuaikan harganya saja biar tidak ribet,” kata Agung Rahmat pendengar SS dalam program Wawasan Suara Surabaya.
Namun, ternyata banyak masyarakat yang setuju agar kebijakan tersebut diterapkan, daripada harga BBM harus kembali mengalami kenaikan.
“Saya setuju pakai sistem aplikasi, asalkan ada petugas di SPBU yang ikut membantu melakukan identifikasi dan mengarahkan kendaraan yang masuk harusnya isi BBM yang mana,” kata Fauzi pendengar SS.
“Kalau tujuannya untuk kontrol subsidi, saya setuju saja daripada harga BBM naik lagi,” ucap Mukti Ardi Wibowo pendengar SS. (bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
