Akademisi Ingatkan Masih Ada Missing Link Implementasi Pelayanan Publik di Kota Surabaya

Profesor Rudi Handoko, Kaprodi Doktoral Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menilai usaha gotong royong pemerintah untuk memajukan Surabaya menjadi kota berkelas dunia mulai menunjukkan hasil. Terutama pada upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

Pemerintah Kota Surabaya mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Prof. Rudi juga mencatat masih adanya missing link di tataran implementasi. “Kebijakan Pemkot harus tersosialisasi dengan baik. Apa yang dijanjikan pimpinan harus sama dengan yang dilakukan bawahan,” kata dia dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (31/5/2022).

Salah satu contoh kasus missing link adalah seorang janda yang kesulitan mengurus ahli waris di kelurahan. Sementara Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memiliki catatan pelayanan publik sudah sampai tahapan masyarakat tidak perlu bergerak. Diam saja di rumah, sudah mendapatkan surat yang dibutuhkan.

“Diperlukan komunikasi dan diseminasi yang intens. Hambatan atau jarak antara pemerintah kota dengan impelemntasi kebijakan harus diketahui ASN. Diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kapasitas SDM ASN harus ditingkatkan karena klaim pelayanan publik masih tinggi. Kuncinya adalah kecepatan dan pelayanan agar pelayanan publik menjadi baik,” ujarnya.

Selain missing link di implementasi kebijakan pelayanan publik, menurut Rudi, pemerintah kota juga perlu mendorong dan mempengaruhi masyarakat untuk mau menggunakan transportasi massal. Menurutnya, tersedianya transportasi massal seperti Suroboyo Bus sudah baik. Hanya perlu penambahan jumlah armada dan jam operasional.  “Semoga momentum pemilahan BBM oleh pemerintah pusat memaksa orang memikirkan lebih efisien naik transportasi massal,” ujarnya.

Sementara untuk kebijakan ekonomi, UMKM dan ekonomi kreatif harus jadi prioritas. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengembangkan sektor informal agar bisa menampung angkatan kerja yang semakin banyak.(iss)