Sabtu, 23 November 2024

Kebijakan Ekonomi XVI Semakin Menunjukkan Jokowi Rezim Orde Bohong

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Sandiaga Uno usai acara Rabu Biru bertajuk 'Membangun Indonesia atau Membangun di Indonesia'. Foto: Faiz suarasurabaya.net

Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini semakin menunjukkan pemerintahan Joko Widodo rezim Orde Bohong, lantaran membolehkan modal asing masuk ke bidang usaha yang selama ini digeluti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Harryadin Mahardika Ekonom Partai Gerindra mengatakan, janji Jokowi yang akan mengentaskan kemiskinan, menguatkan ekonomi dan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan ternyata hanya janji palsu.‎

“Tidak ada urgensinya, tidak memberikan treatment yang baik untuk pelaku UMKM kita. Pemerintah belum mengerjakan kewajibannya untuk meningkatkan dan meng-upgrade UKM-UKM sendiri. Misalnya saja perijinan saja masih sulit,” kata Harryadin dalam acara Rabu Biru bertajuk Membangun Indonesia atau Membangun di Indonesia di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Harryadin mengatakan, masalah bangsa tidak akan terselesaikan jika kebijakan-kebijakan gang dibuat oleh pemerintah selalu berpihak kepada asing bukan kepada anak bangsa sendiri.

“Masalah kebijakan dimulai dari rusaknya manajemen, peraturan yang rendah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fuad Bawazier Mantan Menteri Keuangan mengatakan, problem yang dihadapi ekonomi Indonesia adalah daya beli masyarakat yang terus menurun.

“Problem kita itu sudah overcapacity, over production tapi kita permasalahannya pada konsumsi daya belinya rendah, yang repot di situ,” kata Fuad.

Sementara, Iqbal Farabi pelaku usaha menambahkan, menanyakan sikap pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun ini, namun tiba-tiba berubah dalam waktu hitungan hari. Bagi pelaku usaha, sikap pemerintah tersebut membuat bingung pelaku UMKM karena tidak ada kepastian hukum.

Selain itu, Iqbal juga menanyakan sikap Jokowi yang sering menyatakan dukungannya terhadap pelaku UMKM namun justru mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bertolak belakang.

“Yang dikagetkan adalah 54 DNI oleh pemerintah Indonesia. Selang dua hari, diralat jadi 25. Pengusaha jadi gamang akan hal ini. Kalau asing ini akan memudahkan mereka mendapatkan pinjaman dari Bank. Kita butuh keberpihakan, kemarin pak Jokowi samgat pro UMKM, saat ini kok beliau malah tidak menjadi pro UMKM,” papar Iqbal.

Sedangkan Sandiaga Uno Calon Wakil Presiden nomor urut 02 mengatakan, Paket Kebijakan Ekonomi XVI pasti akan berpengaruh terhadap kondisi UMKM anak bangsa, terlebih di saat daya beli di masyarakat menurun.

“Kebijakan itu sangat berpengaruh kepada UMKM, kenapa enggak anak-anak bangsa didahulukan. Iya kita perlu investasi, tapi investasi yang kayak gimana yang kita perlu, saya juga investor,” jelas Cawapres nomor urut 02 tersebut di tempat yang sama. (faz/bas)

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
31o
Kurs