Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan pemerintah berpeluang besar menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu secepatnya, seiring kasus Covid-19 di tanah air yang kian terkendali.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 Jawa Timur, per tanggal 24 Mei 2022 ada 25 kasus positif baru, 26 pasien yang sembuh dan empat meninggal. Angka ini, kata Dr. dr Joni Wahyuhadi, Sp.BS Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Covid-19, relatif lebih sedikit dibandingkan provinsi lain.
“Jawa Timur menurut hemat kami masih terkendali,” kata Dokter Joni dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (25/5/2022).
Berkaca pada situasi ini, menurutnya PPKM bisa dihapus asalkan masyarakat dapat mengendalikan diri dan menjaga hidup sehat.
“Covid ini sangat berhubungan dengan gaya hidup, kebersihan, tetap mencuci tangan, meski pakai masker dikendorkan. Tapi yang paling penting adalah ketahanan tubuh, ini bisa diperoleh dengan cara apa yaitu imunisasi. Maka imunisasilah sesuai dosisnya,” ujarnya.
Saat PPKM dihapus, masyarakat tidak lagi menyongsong new normal tapi better life.
“Better life dan menjaga irama tubuh dengan istirahat cukup, jam kerja taat, istirahat juga. Jangan memaksa kalau memang kondisi tubuh tidak memungkinkan,” tegas Direktur RSUD Dr. Soetomo ini.
Hal senada disampaikan pula oleh DR. dr. M. Atoillah Isfandiari Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga.
Menurutnya PPKM dapat dicabut ketika kasus turun, lalu dapat diterapkan kembali saat lonjakan kasus terjadi namun lain halnya dengan kepatuhan menegakkan protokol kesehatan (prokes).
“Saya kira akan lebih mudah mencabut kebijakan PPKM daripada mengubah perilaku masyarakat menggunakan masker di tengah kebijakan pelonggaran pemakaian masker. PPKM dicabut kalau kasusnya naik lagi akan mudah diimplementasikan lagi ketimbang masker,” ujarnya.
Ini karena masih ada beberapa daerah yang tingkat kepatuhan masyarakat untuk menggunakan maskernya rendah. Ia mencontohkan di Sumatera kepatuhan masyarakat menggunakan masker di bawah 60 persen, dan di Jatim masih dijumpai pula hal ini seperti di Jember dan Pasuruan.
“PPKM-nya yang boleh dicabut, penggunaan masker yang harus direkomendaskan terus. Itu akan lebih aman karena kalau orang sudah boleh gak pakai masker terus pakai lagi, ini akan sulit,” tegasnya lagi.
Seperti diketahui beberapa hari lalu Joko Widodo Presiden RI mengatakan pemerintah tidak lagi mewajibkan pemakaian masker untuk aktivitas masyarakat di luar ruangan. Sedangkan untuk kegiatan di ruang tertutup, dan transportasi publik masih tetap harus memakai masker.
Pelonggaran ini yang dinilai Atoillah bila tidak diiringi dengan masa transisi akan membuat masyarakat fokus pada kebijakan masker alih-alih pencabutan PPKM.
“Pelonggaran masker diterjemahkan masyarakat awam bahwa pandemi sudah selesai, padahal kenyataannya tambahan kasusnya fluktuatif di angka 200 per hari secara nasional. Sehingga risiko penularan masih ada, itu yang harus dijaga dengan prokes dan vaksinasi,” pungkasnya.(dfn/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
