Reformasi Struktural Bisa Bantu Maksimalkan Manfaat Ekonomi Digital

Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo Presiden menegaskan maksimalisasi manfaat ekonomi digital dapat dilakukan melalui reformasi struktural. Seperti disampaikan Jokowi dalam pertemuan APEC yang digelar di Port Moresbi Papua Newgini pada Minggu (16/11/2018) lalu.

Menurut presiden, dari hampir 63 juta usaha kecil menengah dan mikro-UMKM baru 6 juta yang melakukan kegiatannya secara online. Dengan reformasi struktural ini, presiden berharap ekonomi digital bisa berjalan untuk menekan ketimpangan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Erwin Panigoro pakar strategi brand dan marketing dari Universitas Indonesia mengatakan, arah kebijakan pemerintahan ini sudah jelas. Agar konsep ini bisa turun dengan efektif di daerah, harus ada paksaan. Menurut Erwin, pihak pemerintah harus membantu melalui regulasi dan kebijakan.

“Kalau saya sih sedikit memaksa, pemerintah harus bisa memahami kebutuhan konsumen sekarang. Platform sudah siap, tinggal konsumennya. Apalagi, yang mampu menjangkau pasar khususnya konsumen, itu sebenarnya bukan teman-teman industri, tapi pemerintah yang harus memberikan keleluasaan. Misal di India, pemerintahnya memaksakan untuk meminimalisir penggunaan uang fisik,” jelasnya pada Radio Suara Surabaya, Kamis (22/11/2018).

Erwin juga mengakui, ada hambatan saat daerah menjalankan konsep ekonomi digital. Menurutnya, platform, waktu, dan fasilitas yang ada di daerah harus diperhatikan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terutama dengan adanya digitalisasi.

“Kadang di daerah tidak melihat ada keterdesakan. Misal di Jawa Tengah, ada UMKM center tapi aktifitasnya sangat minim. Jadi platform, fasilitas, dan waktunya itu harus diperhatikan dan dimanfaatkan. Ini harus dilihat dari sisi keterdesakan, agar pengaplikasian digitalisasi bisa merata,”

Menurut Erwin supaya pembangunan ekonomi digital di daerah mampu memecahkan masalah, pemerintah daerah harus bisa lebih peka. “Pemerintah harus lebih dekat dengan kalangan grassroot, kalangan bawah. Saya rasa pemerintah juga harus memetakan kebutuhan dan pencapaian di daerah seperti apa,” katanya. (den/dim)