DPR Batalkan Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota Senilai Rp43,5 Miliar

DPR RI membatalkan proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan di Jakarta, yang anggarannya mencapai Rp43,5 miliar.

Keputusan itu disampaikan Johan Budi Sapto Pribowo Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, sore hari ini, Selasa (17/5/2022), dalam keterangan pers, di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Pimpinan BURT telah mendengarkan penjelasan Sekjen DPR, penjelasan detail, review dari Inspektorat DPR. Semua sepakat di BURT, tidak ada yang tidak sepakat. Sekjen juga sepakat, pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Menurut Johan, keputusan ini diambil sesudah BURT menggelar kajian mendalam terhadap pengadaan anggaran untuk gorden rumah dinas DPR.

Pada kesempatan itu, Indra Iskandar Sekjen DPR RI mengatakan pihaknya mengikuti keputusan BURT. Dia bilang, keputusan itu sebelumnya sudah didiskusikan bersama BURT.

“Hasil diskusi kami dengan Pimpinan BURT, seperti yang sudah disampaikan Pak Johan bahwa kami berkesimpulan untuk tidak dilanjutkan,” tegas Indra.

Sebelumnya, Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak Sekjen DPR RI membatalkan proyek senilai Rp43,5 miliar untuk gorden Rumah Dinas Anggota DPR RI, di Jakarta.

Legislator PDI Perjuangan itu menilai, pembatalan itu perlu dilakukan karena sudah terjadi pro kontra di masyarakat. Bahkan, dia menyatakan pengadaan berbiaya besar itu melukai hati rakyat di tengah pandemi Covid-19.

“Masalah gorden rumah dinas anggota DPR RI itu bukan masalah prosedur, karena sudah dilakukan secara transparan dan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Masalahnya, hanya menjadi pro kontra di masyarakat. Itu saja,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Selaku Pimpinan Banggar DPR, Said mengaku mengetahui proses penganggaran sampai satuan tiga. Tapi, karena terjadi pro kontra di masyarakat, maka dia minta proyek itu dibatalkan.

“Setiap anggota DPR pasti akan malu kalau ditanya gorden dengan total biaya Rp43,5 miliar. Maka, atas nama Pimpinan Banggar DPR saya minta untuk dibatalkan. Batalkan dan batalkan. Saya tahu prosesnya dan saya ikut bertanggung jawab,” imbuh anggota dewan daerah pemilihan Jawa Timur XI tersebut.(rid/ipg)