Pakar: Demo Mahasiswa Sebagai Amplifikator Keresahan Publik

Aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM Seluruh Indonesia pada Senin (11/4/2022) lalu di Jakarta, dinilai menjadi pemantik aksi-aksi lain yang dilakukan oleh asosiasi BEM di banyak daerah.

Aksi-aksi itu dilakukan untuk mendesak pemerintah agar menstabilkan harga-harga barang pokok, dan sebagai protes atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Yang terbaru, 3.000 mahasiswa di Kota Surabaya yang tergabung dalam Aliansi Bem Surabaya (ABS), pada Kamis (14/4/2022) melangsungkan aksinya di depan Kantor DPRD Jawa Timur.

Hari Fitrianto pakar pakar ilmu politik Universitas Airlangga (Unair) pada Jumat (15/42022) menyebut, bahwa aksi demonstrasi tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

Hal ini, menurutnya, bersifat prinsipil dalam demokratisasi di Indonesia. “Tetap harus disuarakan dengan lantang hal yang terkait keresahan-keresahan masyarakat,” ujarnya.

Jika pemerintah akan memperpanjang masa jabatan presiden dengan mengamandemen UU, maka masyarakat harus dilibatkan dalam amandemen tersebut. Selain itu, amandemen yang dilakukan terhadap UU harus sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. “Jangan-jangan dengan amandemen malah anti konstitusi,” tutur Hari Fitrianto.

Dosen prodi ilmu politik tersebut juga menekankan, bahwa mahasiswa merupakan amplifikator keresahan publik. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat.

“Sudah jadi obligasi moral mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat,” ujarnya.

Meski demikian, pesan yang disampaikan mahasiswa saat aksi harus jelas. Isu-isu yang dipilih untuk diperjuangkan juga harus merupakan isu yang menjadi keresahan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa harus berhati-hati agar aksi tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momentum demo untuk kepentingan mereka.

“Kalau sudah turun di jalan, massa itu sangat cair. Ini perlu dimitigasi. Jangan sampai disisipi massa yang cair karena kita tidak tahu kepentingan mereka. Jika disusupi kepentingan-kepentingan lain, suara mahasiswa yang menyalurkan aspirasi rakyat bisa terdistorsi,” jelasnya. (bil/ipg)