DPD Menilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Sebanyak Rp110,4 Triliun Tidak Rasional

Sultan Bachtiar Najamudin Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp110,4 triliun sangat berlebihan.

Menurutnya, biaya sebesar itu cenderung tidak rasional kalau dibandingkan dengan biaya Pemilu 2019.

“Kami sangat memahami demokrasi elektoral memiliki konsekuensi biaya yang tidak sedikit. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang serba tidak menentu dan angka inflasi yang terus meningkat seperti sekarang ini,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Di era digital, lanjut Sultan, mestinya anggaran kontestasi pemilu bisa ditekan secara signifikan. Tapi, dia menyayangkan pelaksana Pemilu belum bersedia untuk bertransformasi secara bertahap.

“Kalau melihat angka estimasi kebutuhan anggaran Pemilu yang diajukan KPU dan Bawaslu, rasanya sangat mengejutkan dibandingkan dengan anggaran pemilu terdahulu yang hanya Rp25 triliun. Makanya, penting bagi pelaksana Pemilu untuk menghitung kembali estimasi biaya pemilu dengan mendorong manajemen pemilu yang efektif dan efisien,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Walau demikian, Sultan mengaku sangat mendukung setiap upaya pelaksana Pemilu menekan potensi kecurangan dan gangguan sistem.

Dia bilang, Pemilu yang bersih, jujur dan adil harus menjadi prinsip utama dalam kontestasi demokrasi Indonesia ke depannya.

“Pelaksanaan Demokrasi prosedural Indonesia yang berbiaya mahal harus diimbangi dengan sistem ketatanegaraan yang memungkinkan demokrasi bisa diterjemahkan secara substansial, inklusif dan proporsional oleh semua lembaga politik yang ada. Demokrasi tidak bisa dipandu hanya sedikit elit politik dari satu lembaga politik”, tutupnya.

Sekadar informasi, Joko Widodo Presiden menyampaikan perkiraan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp110,4 triliun atau naik 431 persen dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Kepala Negara menjabarkan, kebutuhan biaya pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp76,6 triliun, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.(rid/iss)