Pemerintah Wajib Melindungi Nelayan dari Korporasi dan Pencuri Ikan

Puan Maharani Ketua DPR RI meminta pemerintah serius merespons kekhawatiran nelayan kecil dan tradisional dari rencana penerapan sistem kontrak penangkapan ikan.

Menurutnya, perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional dari kapal besar korporasi adalah hal yang mutlak.

“Kekayaaan alam Indonesia termasuk perikanan, harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau ada nelayan kecil tradisional yang merasa terancam penghidupannya karena adanya regulasi baru, negara harus hadir dan menjamin perlindungan terhadap mata pencaharian para nelayan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Legislator PDI Perjuangan itu menambahkan, regulasi baru yang dibuat pemerintah sebagai upaya menambah penerimaan negara di bidang perikanan adalah hal yang baik buat perekonomian nasional.

Tapi, upaya tersebut perlu dibarengi dengan pengawasan yang ekstra ketat, baik terkait besaran kapal, wilayah penangkapan, alat, kuota, sampai potensi kekerasan di laut.

“Sehingga tidak ada nelayan kecil tradisional yang dirugikan, apalagi tersingkirkan akibat regulasi tersebut. Nelayan kita tidak boleh tidak berdaya di laut sendiri,” imbuhnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR pun mendorong menjamin penegakan hukum di laut.

Dia bilang, pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan kecil tradisional dengan sumber daya yang minim, semakin terancam.

“Petugas juga harus siaga 24 jam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut. Petugas adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kecil tradisional di lautan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan meminta aparat penegak hukum dan kedaulatan untuk menjaga laut Indonesia dari kapal-kapal asing yang mencuri ikan.

“Nelayan kecil dan tradisional harus dilindungi bukan hanya dari kapal besar korporasi yang resmi beroperasi, tetapi juga dari kapal-kapal pencuri,” pungkasnya.(rid/iss)