Tiga Orang Swasta Diperiksa KPK dalam Penyidikan Korupsi di Mojokerto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan bupati dan sejumlah pihak swasta di Mojokerto, Jawa Timur.

Hari ini, Rabu (28/11/2018), Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan dua orang saksi dan seorang tersangka.

Masing-masing Alexandra Yota Dinarwanti Kepala Divisi Keuangan PT. Tower Bersama Infrastruktur diperiksa untuk tersangka Ockyanto Kepala Divisi Perizinan PT Tower Bersama Infrastruktur.

Kemudian, Rinaldy Santosa Staf Keuangan PT.Protelindo akan dimintai keterangannya dalam penyidikan tersangka Onggo Wijaya Direktur Operasi PT Protelindo.

Sedangkan Achmad Suhawi Direktur CV Sumajaya Citra Abadi, hari ini kembali menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka.

Febri Diansyah Juru Bicara KPK menjelaskan, penyidik perlu klarifikasi para saksi, terkait proses perizinan proyek menara telekomunikasi, dan dugaan aliran dana ke Bupati Mojokerto.

Seperti diketahui, Senin (30/4/2018), KPK mengumumkan penetapan status Mustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto sebagai tersangka dalam dua kasus korupsi.

Kasus pertama, Mustofa disangka menerima suap Rp2,7 miliar dari pengurusan izin proyek pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015.

Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Ockyanto Kepala Divisi Perizinan PT Tower Bersama Group, dan Onggo Wijaya Direktur Operasi PT Protelindo, sebagai tersangka pemberi suap.

Kasus kedua, Bupati Mojokerto diduga menerima gratifikasi sedikitnya Rp3,7 miliar dari sejumlah proyek di Kabupaten Mojokerto, antara lain pembangunan jalan yang berlangsung tahun 2015.

Selain menjerat Mustofa, dalam kasus itu KPK juga menetapkan Zainal Abidin mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Mojokerto sebagai penerima gratifikasi.

Dari pengembangan penyidikan, Rabu (7/11/2018), KPK menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka pemberi suap, yaitu Ahmad Subhan mantan Wakil Bupati Malang, Achmad Suhawi dan Nabiel Titawano pihak swasta. (rid/iss/ipg)