PWNU Jatim Rekomendasikan Pemilu Tetap Digelar Tahun 2024

Dalam Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama yang digelar oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding Tuban, Rabu 30 Maret 2022, PWNU Jatim akan memberikan rekomendasi agar pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

KH Abd Salam Shohib Wakil Ketua PWNU Jatim dalam rapat koordinasi panitia Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama pada, Senin (28/3/2022) mengatakan, NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh dan didengar di peta politik harus memiliki sikap jelas tentang wacana penundaan Pemilu 2024.

’’NU bertanggung jawab untuk bangsa dengan turut menjaga demokrasi yang telah dirintis oleh para pendahulu kita. Jangan sampai kemudian kesannya NU hanya ikut-ikutan, ketika bertemu dengan yang pro ikut pro dan sebaliknya. Sehingga terlihat tidak bisa memberikan sikap yang tegas,” kata KH Abd Salam.

PWNU Jatim telah memberikan rekomendasi agar Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal dengan dasar, bahwa demokrasi harus dijaga bersama-sama. Maka dari itu, PWNU Jatim dengan tegas dan jelas menolak Pemilu ditunda karena dianggap melanggar konstitusi.

Sejauh ini, terdapat isu-isu yang dibuat sedemikian rupa dan skema yang luar biasa dengan target penundaan Pemilu 2024. Bagi PWNU Jatim, hal itu dapat memunculkan kesan buruk lantaran telah mengingkari kesepakatan bersama.

Selain itu, PWNU Jatim khawatir Joko Widodo (Jokowi) Presiden akan dikenal sebagai pemimpin yang oportunis karena ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Termasuk dengan penundaan pemilu.

Dalam Rapat Pleno Forum Musyawarah Alim Ulama tersebut, dijadwalkan hadir para ulama dan kiai pesantren, juga para tokoh Forkopimda, seperti Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya.

KH M Anwar Manshur Rais Syuriah PWNU Jatim dan KH Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur, akan hadir bersama jajaran pengurus diikuti utusan badan otonom (Banom), seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU), Sarbumusi, Pagar Nusa, dan lembaga-lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

Forum Musyawarah Alim Ulama juga akan membahas soal kriteria sosok pemimpin terbaik untuk acuan pilihan bersama warga NU di 2024. Yakni, ajang pesta demokrasi pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat di DPR RI dan DPRD serta DPD RI.

Sementara itu, dalam kesempatan ini KH Abdul Matin Jawahir Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim menambahkan, NU selalu hadir dalam setiap menghadapi permasalahan bangsa. Selain dakwah dan pengabdian di tengah masyarakat, NU mempunyai kriteria tersendiri yang berpijak pada Al-Quran, Sunnah Nabi, kesepakatan pendapat ulama (Ijma’ dan Qiyas).

“Para kiai pesantren mempunyai komitmen terhadap persoalan bangsa dan negara, dalam koridor politik kebangsaan. Nah, meskipun hajatan demokrasi baru pada 2024 tapi kami perlu memberikan panduan kepada umat,” pungkas KH Abdul Matin. (bil/ipg)