Inggris: Sanksi Rusia Bisa Dicabut Kalau Putin Setop Agresi Militer ke Ukraina

Liz Truss Menteri Luar Negeri Inggris mengatakan sanksi buat individu dan perusahaan Rusia bisa dicabut asalkan Rusia menarik pasukan militernya dari Ukraina, dan berkomitmen menghentikan agresi.

Inggris dan negara-negara Barat lain menggunakan sanksi ekonomi untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan menghukum Vladimir Putin Presiden Rusia karena menyerang Ukraina.

Mereka merusaha menekan Putin untuk menghentikan apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk melucuti senjata dan membersihkan pengaruh Nazi di Ukraina.

Dalam sebuah wawancara dengan Telegraph, Liz Truss mengemukakan kemungkinan sanksi disetop kalau Moskow mengubah kebijakannya.

“Apa yang kami ketahui adalah Rusia menandatangani beberapa perjanjian yang tidak mereka patuhi. Jadi, perlu ada peringatan keras. Tentu saja, seluruh Eropa akan memberinya pelajaran,” katanya melansir Reuters yang dikutip Antara, Minggu (27/3/2022).

Menurut Liz Truss, sanksi itu bisa dicabut bukan cuma dengan gencatan senjata dan penarikan penuh, tapi juga komitmen tidak akan ada agresi lebih lanjut.

“Tentu ada peluang untuk memberlakukan kembali sanksi secara otomatis jika ada agresi lebih lanjut di masa depan. Itu adalah peringatan sesungguhnya yang menurut saya bisa digunakan,” imbuhnya.

Pemerintah Inggris mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah memberlakukan sanksi pada bank Rusia dengan total aset 500 miliar pound (Rp9,47 kuadriliun) dan oligarki Rusia serta anggota keluarga dengan kekayaan bersih lebih dari 150 miliar pound (Rp2,83 kuadriliun).

Liz Truss juga mengisyaratkan krisis yang terjadi akibat agresi militer Rusia membuat Inggris dan Uni Eropa lebih dekat setelah sempat tegang akibat Brexit.

“Salah satu poin yang akan saya sampaikan tentang krisis ini adalah kami telah bekerja sangat erat dengan Uni Eropa. Tentu saja, ada beberapa bidang di mana kami berbeda dengan Uni Eropa tapi pada dasarnya, kami semua adalah negara demokratis, kami semua percaya pada kebebasan dan hak rakyat untuk memilih pemerintahan mereka sendiri dan kami bersatu dalam perjuangan ini,” pungkasnya.(ant/wld/rid)