APBD Pemprov Jatim 2019 Disetujui DPRD Senilai Rp33 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp33 Triliun resmi disetujui bersama dewan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Persetujuan bersama itu ditandai dengan penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jatim 2019 yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Gubernur Jatim.

Fraksi Golongan Karya dalam pernyataannya sebelum penandatanganan persetujuan bersama itu mengatakan persetujuan atas APBD Jatim 2019 dengan beberapa catatan.

Sahat Tua Simanjutak Anggota DPRD Jatim dari fraksi Golkar menyebutkan sejumlah catatan itu. Pertama, perlunya Pemprov Jatim segera mempersiapkan lelang proyek agar realisasinya tidak terlambat.

“Karena tinggal satu bulan ke depan setelah penetapan APBD 2019 ini untuk mengawali tahun anggaran baru 2019,” ujarnya dalam rapat paripurna.

Kedua, Fraksi Golkar DPRD Jatim mengajak jajaran eksekutif untuk bersama-sama melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sehingga tidak terjadi hal menyimpang di akhir periode tugas.

Ketiga, bahwa alokasi belanja langsung 2019 berkurang dibanding 2018. Pemprov Jatim dia harapkan tetap berkomitmen mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan prioritas, sehingga tidak mempengaruhi capaian target IKU pada RPJMD.

Sahat mewakili Fraksi Golkar pada kesempatan yang sama mengapresiasi kesuksesan Soekarwo Gubernur dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Wakil Gubernur Jatim dalam memimpin Provinsi ini dengan pola hubungan-fungsional yang sinergis bersama DPRD Jatim.

“Semoga Jawa Timur ke depan akan lebih baik, masyarakatnya semakin sejahtera dalam situasi dan wilayah yang kondusif. Serta instrumen kebijakan fiskal utama demi mendukung program-program prioritas mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa berkelanjutan,” ujarnya.

Soekarwo Gubernur Jawa Timur menyampaikan terimakasih kepada DPRD Jatim yang mana selama 10 tahun dia menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.

“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi itikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” katanya.

Pakde Karwo menceritakan, pada 2009 lalu melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat pengambilan keputusan, ada perdebatan serius yang memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus pembangunan Jatim. Hal itu, menurutnya, menjadi keputusan penting.

“Saat ini begitu rupiah ada gejolak, proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” katanya. (den/rst)