Khofifah: PR Besar Program Transmigrasi adalah Mengubah Stigma Terhadap Transmigran

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur, menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2022 di Hotel Vasa Surabaya, Kamis (10/3/2022) malam. Acara ini digelar oleh Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selama tiga hari mulai 9 – 11 Maret 2022.

Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim mendukung upaya pemerintah merevitalisasi program transmigrasi melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta swasta. Menurutnya, transmigrasi dapat menjadi menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan).

Selain itu, juga menjadi satu di antara cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Insya Allah, Provinsi Jawa Timur siap menyukseskan kebijakan revitalisasi tranmigrasi ini,” ungkapnya.

Khofifah menyampaikan bahwa pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan pemerintah agar program transmigrasi berjalan on the track adalah dengan berusaha mengubah stigma atau pandangan kurang produktif mengenai program tersebut.

Kata dia, masih ditemukan anggapan bahwa transmigran adalah orang buangan. Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.

Dijelaskan, memang sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar.

“Dengan begitu, para transmigran ini tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Sebaliknya, melalui ketersediaan lahan, fasilitas pertaniaan yang memadai, dan teknologi kekinian di kawasan trasnmigrasi bisa membantu program ketahanan pangan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Ia juga berharap ke depannya, para transmigran juga bisa diberikan bekal pelatihan di bidang pertanian untuk mendukung swasembada pangan secara nasional. Yaitu soal bibit tanam kedelai dan juga soal peternakan sapi potong dan sapi perah.

“Dengan adanya pemberdayaan dan pelatihan ke para transmigran tersebut ketergantungan terhadap impor kedelai menjadi berkurang, begitu juga swasembada daging menjadi terpenuhi,”pungkasnya.

Sementara itu Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa revitalisasi transmigrasi menjadi hal penting dan fokus kerja ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.

Ke depan, lanjut Halim, tidak ada lagi transmigrasi itu dipersepsikan dengan orang dibekali dengan cangkul, sabit sebagai simbol untuk mengolah lahan dan sebagainya. Selain itu, lahan juga dikelola secara komunal tidak lagi 2 hektare tapi bisa lebih karena lahannya memang cukup luas. Kemudian, pengelolaannya juga dengan teknologi.

“Sebelum berangkat ke daerah transmigrasi, para transmigran akan diberikan gambaran yang jelas mau memproduksi apa, bagaimana caranya, pemasarannya ke mana, siapa yang mendampinginya. Jadi dari hulu sampai hlir sudah tertata sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daerah trans yang akan ditinggal warganya karena tidak cukup menjanjikan masa depan atau tidak cukup model sesuai harapan,” terangnya.(dfn/faz)