Pemilik depot dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya Jawa Timur, mendukung wacana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat Ramadhan yang digagas oleh anggota DPR RI.
“Sejak PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM, nyaris tidak ada omset sama sekali, padahal kami punya kewajiban untuk memberi THR karyawan,” kata Inggit Wijayanti satu di antara pemilik cafe di Surabaya saat bertemu Arif Fathoni Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Sabtu (5/3/2022) mengutip Antara.
Sebelumnya Muhammad Sarmuji anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Golkar Jatim, mengusulkan agar PPKM jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut dengan pertimbangan, pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19.
Inggit mengaku, pihaknya sudah kehilangan omset akibat kebijakan pengetatan selama 2 tahun terakhir. Sebelum pandemi lanjutnya, setiap bulan suci Ramadhan tempatnya selalu ramai pesanan kegiatan buka bersama.
Begitu mendengar adanya usulan agar PPKM dihentikan dalam menyambut bulan suci Ramadhan, pihaknya mendukung dan berharap Pemerintah Pusat mendengar dan segera mencabut kebijakan PPKM. Hal ini, agar pemilik depot dan resto di Kota Surabaya bisa bergeliat kembali dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang tersendat karena Pandemi yang tak kunjung berakhir.
“Kami tidak minta makan ke pemerintah, tolong longgarkan kebijakan agar kami bisa mencari makan dan menafkahi banyak orang,” kata dia.
Mendapati keluhan tersebut, Arif Fathoni mengatakan, pihaknya memahami kegelisahan pemilik resto dan depot yang ada di Kota Surabaya, dan berharap pemerintah pusat segera mencabut kebijakan PPKM karena keberhasilan kota Surabaya dalam menangani pandemi ini.
“Capaian vaksinasi di kota Surabaya sudah luar biasa bagus, kesadaran kolektif warga dalam menerapkan prokes juga terbangun dengan baik, maka saatnya pelonggaran, agar tidak ada lagi warga Surabaya yang mengalami kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, biasanya setiap bulan suci Ramadhan pelaku UMKM juga sering mendapatkan order nasi bungkus yang dibagikan oleh elemen maupun komunitas masyarakat untuk kegiatan bagi-bagi takjil di jalan-jalan di Kota Surabaya.
Namun karena kebijakan pengetatan oleh pemerintah akhirnya dengan kesaadaran masyarakat kegiatan tersebut ditiadakan sehingga berpengaruh terhadap omset UMKM di kota Surabaya.
“Saat ini Surabaya sudah mencapai kekebalan komunal, kami berharap PPKM ditiadakan, tugas kami semua untuk terus mengingatkan agar protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, kesehatan pulih, ekonomi bangkit,” pungkas dia. (ant/bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
