Persaudaraan Alumni 212 berencana kembali menggelar acara Reuni 212, pada Minggu (2/12/2018) besok, di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Panitia memprediksi, acara itu akan dihadiri jutaan orang khususnya umat Islam, dari berbagai kelompok/organisasi masyarakat yang datang dari berbagai daerah.
Merespon rencana tersebut, Sri Yunanto Staf Ahli Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengatakan, pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dengan catatan, kegiatan itu harus sesuai aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Yunanto meminta panitia acara Reuni 212 mewaspadai adanya penyusup, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta kelompok yang mendiskreditkan kepemimpinan Joko Widodo Presiden.
“Dalam unjuk rasa sebelumnya yang terkait pembakaran bendera bertuliskan Kalimat Tauhid, kami menyaksikan sendiri dan mendokumentasikan kelompok HTI ikut aksi. Yang kedua, begitu aksi selesai, ada kelompok yang mendiskreditkan Jokowi Presiden. Makanya, saya imbau supaya panitia mewaspadai adanya kelompok penyusup,” ujarnya dalam diskusi publik yang digelar Sabtu (1/12/2018) siang hari ini, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Sementara itu, dalam forum yang sama, Slamet Ma’arif Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 menyatakan sudah menyiapkan aturan main dalam Reuni 212 besok.
Antara lain, peserta Reuni 212 diimbau tidak membawa dan memakai bendera, atribut atau kostum partai politik, serta yang terkait dengan capres dan cawapres.
Slamet mengatakan, peserta diminta membawa Bendera Merah Putih dan bendera bertuliskan kalimat Tauhid dengan berbagai warna.
Selain itu, peserta reuni wajib menjaga ketertiban dan kedamaian, menjaga kebersihan selama acara berlangsung, serta taat pada komando panitia. (rid/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
