Bertemu Gubernur Lemhanas, Bamsoet Minta Masukan Terkait PPHN, Peta Politik Nasional Hingga Geopolitik Global

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI melakukan kunjungan silaturahmi kepada Andi Widjajanto Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang baru, untuk meminta masukan terkait kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) serta kajian peta politik nasional jelang Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Lemhannas. Sekaligus meminta bantuan Lemhannas untuk mengkaji kondisi geopolitik dunia pada saat ini dan yang akan datang, serta dampaknya terhadap Indonesia di masa kini dan di masa mendatang.

Lemhannas memiliki reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional. Hasil kajiannya pun memiliki kredibilitas karena berasal dari para pemikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

“MPR RI senantiasa melibatkan Lemhannas dalam berbagai penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) maupun Round Table Discussion (RTB) yang membahas tentang PPHN. Selain itu, Lemhannas sendiri juga aktif mengadakan FGD di kantor mereka untuk membahas PPHN. Hasil kajian Lemhannas dan hasil kajian MPR RI mengenai PPHN sangat penting untuk mendorong hadirnya PPHN sebagai bintang penunjuk arah, sehingga pembangunan yang dilakukan antara pusat dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya bisa tetap selaras dan berkesinambungan,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Lemhannas, di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Dia menjelaskan, Indonesia Emas 2045 bukanlah angan-angan. Melainkan visi bersama yang harus diwujudkan dari sekarang. Perlu peran dari semua pihak, khususnya dari Lemhannas yang melakukan kajian secara holistik dengan melihat berbagai aspek. Serta bertumpu pada Empat Pilar Visi Indonesia Emas 2045, yakni Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan; Pemerataan pembangunan; serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

“Secara ekonomi, misalnya, pada tahun 2045 nanti kita menginginkan agar Indonesia Indonesia bisa menduduki peringkat 5 pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen, PDB per kapita mencapai USD 23.199, pertumbuhan peranan investasi 6,4 persen, pertumbuhan peranan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan peranan pertanian 3,2 persen. Sementara pada aspek pertahanan, kekuatan pertahanan berbasis smart power harus didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. Sekaligus mewujudkan TNI yang kuat dan dilengkapi Alutsista teknologi modern, dengan industri pertahanan nasional yang maju dan sehat serta menjadi pelaku utama global supply chain,” jelas Bamsoet.

Kata dia, Indonesia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi ketegangan geopolitik dunia. Khususnya pasca pernyataan Joe Biden Presiden Amerika Serikat yang menyatakan Amerika Serikat dan Sekutunya siap bersatu melawan agresi Rusia di Ukraina. Sebagai tanggapan atas tindakan Presiden Vladimir Putin mengakui dua wilayah Ukraina Timur yang dikuasai kelompok separatis dan mengerahkan tentara dengan dalih penjaga perdamaian.

“Walaupun tidak menginginkan terjadinya perang, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Joko Widodo agar rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin, namun kita juga tidak boleh lengah untuk mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Terlebih berbagai pihak telah mengingatkan, sebagaimana juga dikatakan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, jika ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut bisa menyebabkan perang terburuk di Eropa sejak tahun 1945. Dampaknya bukan hanya terhadap Eropa, melainkan juga terhadap Asia, termasuk Indonesia,” terang Bamsoet.

Mengutip Gubernur Lemhannas, Bamsoet mengatakan, dalam jangka pendek Lemhannas sedang mendapatkan mandat dari Joko Widodo Presiden untuk mengkaji tentang kedaulatan/ketahanan pangan nasional. Sekaligus memperdalam pengembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur untuk menjadi Kota Dunia yang modern, berteknologi tinggi, dan berwawasan lingkungan, dengan tidak meninggalkan aspek ketahanan nasional untuk menyikapi setiap ancaman yang datang, baik dari sisi militer maupun non-militer.

“Untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai Kota Dunia Untuk Semua, Joko Widodo menyampaikan pola pembangunannya memiliki tiga visi utama. Pertama, kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon. Kedua, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ketiga, menjadi simbol identitas nasional. Untuk mewujudkannya, tentu perlu dukungan dari Lemhannas,” pungkas Bamsoet. (faz/dfn/rst)