Ketua DPD RI: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Harus Konkret dan Fokus

LaNyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan pemerintah agar konkret dan fokus menyusun rencana aksi pengentasan kemiskinan.

Dia menyampaikan itu merespons rencana pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem pada 2023.

“Saya kira untuk mencapai target tersebut perlu strategi dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat,” kata LaNyalla, Kamis (17/2/2022), di Jakarta.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat vital.

Macetnya perekonomian domestik rumah tangga bisa berdampak pada ketidakmampuan keluarga-keluarga mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga, sektor kesehatan pun tidak maksimal.

“Dari sisi ekonomi, pemerintah harus bisa memastikan setiap anggota keluarga mendapat makan yang cukup dan perlindungan kesehatan. Namun, yang bisa berdampak paling besar adalah kalau masyarakat tidak mendapat akses pendidikan yang layak,” kata LaNyalla.

Lebih lanjut, Ketua DPD RI menyatakan, tiga juta penduduk yang menjadi target penurunan kemiskinan perlu menjadi prioritas.

Artinya, pemerintah harus membuat program yang konkret, dilaksanakan secara terstruktur dan juga masif, konsisten dan berkelanjutan.

“Jika tidak menjadi fokus, saya kurang yakin target tersebut dapat tercapai,” kata LaNyalla.

LaNyalla menilai, melalui struktur birokrasi pemerintah harus benar-benar melaksanakan dengan SDM pelaksana yang kompeten, penganggaran yang rasional serta target pencapaian yang pasti atau relevan.

Sekadar informasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023.

Kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem itu menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.(rid/den/ipg)