Tiga Tahun Memimpin, Khofifah-Emil Diklaim Sukses Dongkrak Investasi Jatim secara Signifikan

Tiga tahun kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur sukses membawa investasi di Jatim menapaki tangga pertumbuhan.

Sejak tahun pertama memimpin Jatim pada 2019 lalu, Khofifah-Emil diklaim berhasil mendongkrak realisasi investasi dengan pertumbuhan 14,2 persen (yoy) selepas dua tahun sebelumnya terkontraksi.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Investasi Jatim pada 2019 menyentuh Rp58,5 Triliun, setelah pada 2018 mencapai Rp51,2 triliun (-22,3 persen yoy)
 
Momentum peningkatan investasi pasa 2019 itu berlanjut. Kepemimpinan Khofifah-Emil berhasil menjaga iklim investasi Jatim makin kondusif, sehingga pada 2020 pertumbuhan investasi makin signifikan.

Terlihat pada 2020 investasi Jatim tumbuh 33,8 persen (yoy) dengan mencatatkan realisasi sebesar Rp78,3 Triliun.  
 
Meski pun Pandemi Covid-19 memengaruhi seluruh sektor, Khofifah-Emil dengan tagline “Jatim Bangkit” pada 2021 sukses memelihara tren pertumbuhan investasi. Jatim mencatatkan capaian investasi Rp79,5 Triliun atau tumbuh 1,5 persen (yoy).
 
Khofifah mengapresiasi semua pihak yang ikut mendorong tren pertumbuhan selama tiga tahun terakhir yang diikuti peningkatan peringkat Jatim pada konstelasi Top 5 Provinsi se-Indonesia di sektor investasi.

Mulai dari 2018, Jatim menduduki peringkat ke-5, beranjak naik ke urutan empat pada tahun 2019, dan naik lagi menjadi peringkat ke-3 pada tahun 2020 dan 2021.

“Alhamdulillah, peningkatan investasi terus dicapai Pemprov Jatim. Dengan segenap keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dipunyai Jatim, maka saya sampaikan kepada para investor baik asing maupun dalam negeri, ayo berinvestasi di Jawa Timur. Karena pasti lebih mudah, efisien, dan menguntungkan,” katanya di Grahadi, Surabaya, Minggu (13/2/2022).
 
Progres positif Jawa Timur di sektor investasi ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala BKPM RI.

Ketika memberikan sambutan di East Java Investival (EJI) Desember 2020 lalu, Bahlil menyatakan, meskipun pandemi Covid-19 sedang mewabah di semua daerah, capaian investasi Jatim justru meningkat berkat gubernur dan wakil gubernurnya.

Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil mengeklaim, percepatan investasi terus mereka lakukan.

Pada Oktober 2020, Khofifah merintis terobosan kemudahan berusaha dengan menerbitkan Pergub 69/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setidaknya ada 14 Pergub yang sebelumnya mengatur perizinan di berbagai sektor yang dinyatakan tidak berlaku karena telah disederhanakan menjadi hanya satu peraturan, yaitu Pergub 69/2020.
 
Upaya penyederhanaan aturan ini, kata Khofifah, merupakan strategi penting bagi peningkatan iklim investasi.

Sebab, salah satu faktor penghambat daya saing investasi di Indonesia adalah berlimpahnya dan tumpang tindihnya aturan, sehingga Indonesia dipandang sebagai negeri yang hiper-regulasi.

Oleh karena itu, ikhtiar Pemprov Jatim dalam menerbitkan Pergub 69/2020 ini berseiring dengan spirit dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.

“Melalui Pergub ini, kami ingin memastikan pelayanan perizinan yang mengedepankan transparansi, kepastian waktu, bebas korupsi, serta mengutamakan kepuasan pemohon izin,” kata Khofifah.
 
Sebagai wujud implementasi Pergub itu, Pemprov Jatim menginisiasi lahirnya Jatim Online Single Submission (JOSS). Dengan JOSS, seluruh layanan perizinan Pemprov Jatim terselenggara secara online.

“Sekarang kalau pelaku usaha mengurus izin di Jatim akan makin mudah. Cukup dengan online, melalui aplikasi JOSS,” ujar Khofifah.

Kemudahan berinvestasi di Jatim ini sesuai program Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim, yang mana dua di antara sembilan program itu menjadi nafas yang mentenagai upaya peningkatan investasi di Jatim.

Pertama adalah Jatim Amanah. Kedua adalah Jatim Berdaya. Realisasi investasi yang terus tumbuh positif selama tiga tahun terakhir, kata Khofifah, adalah salah satu entitas pendukung menuju Jatim Berdaya.

“Sedangkan JOSS merupakan ikhtiar Pemprov Jatim dalam menyelenggarakan pemerintahan yang CETTAR, yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Sebagai upaya mendukung Jatim Amanah,” ujarnya.

Aris Mukiyono Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatim mengatakan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Aplikasi JOSS.

Sistem JOSS telah terintegrasi dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Integrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam JOSS juga sudah terpenuhi.

Selain itu, dokumen perizinan yang dikeluarkan JOSS telah menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

JOSS juga dilengkapi dengan fitur tracking yang memungkinkan pemohon dapat menelusuri status izinnya secara real time. Terobosan itu mendapat apresiasi dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK pada proses Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Mendampingi JOSS, Pemprov Jatim juga telah membangun aplikasi Helpdesk demi melayani pengaduan dan konsultasi pemohon izin secara online,” kata Aris.(den)