Presiden: Pemerintah Selalu Menghormati Putusan MK Walau Tidak Selalu Sependapat

Joko Widodo Presiden, pagi hari ini Kamis (10/2/2022), menghadiri Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi (MK), dengan agenda Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021, di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Sidang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan Pemerintah sudah mempertimbangkan semua langkah, regulasi, kebijakan, serta memutuskan dengan alasan faktual, terukur, dan objektif, untuk mengatasi krisis, menyelamatkan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

“Pemerintah tidak pernah sengaja menempuh langkah-langkah inkonstitusional, menabrak prosedur dan nilai-nilai demokrasi mengatasnamakan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Di hadapan para Hakim Konstitusi, Jokowi mengakui Pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya.

“Memang, pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya. Tetapi, pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK, karena sesuai Undang-Undang Dasar NRI 1945, keputusan MK bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

Pemerintah yakin, kehidupan bernegara bisa tertata dengan baik kalau diselenggarakan berdasarkan konstitusi.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi MK yang bertransformasi, beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi, dengan menggelar peradilan digital di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi yakin MK punya semangat emberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, memudahkan akses kepada para pencari keadilan untuk memastikan tetap tegaknya hukum dan terjaganya kepentingan kemanusiaan.

Kepala Negara optimistis dengan transformasi itu MK mendapat momentum untuk melompat lebih maju, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.(rid/tin)