MK Luncurkan Buku Laporan Tahunan 2021 “Tranformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi”

Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan buku laporan tahunan 2021 yang berjudul “Tranformasi Digital Untuk Penegakan Konstitusi”. Acara ini dihadiri Joko Widodo (Jokowi) Presiden secara luring dan pimpinam lembaga negara lainnya.

Anwar Usman Ketua MK yang memimpin sidang pleno khusus laporan tahunan mengatakan, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan dalam berbagai lini aspek kehidupan dan kebiasaan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum juga telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada layanan atau akses publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Anwar, sejak MK didirikan, gagasan penyelenggaraan peradilan modern cepat dan sederhana telah ditanamkan. Hal ini merupakan ikhtiar MK dalam menjawab keluhan masyarakat pencari keadilan yang kerap menyebabkan rumitnya proses berperkara, ketidakpastian prosedur, banyaknya waktu yang tersita dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dampaknya masyarakat menjadi enggan atau setidaknya berpikir ulang untuk memanfaatkan lembaga peradilan

“Situasi semacam itulah yang mendorong proses beracara di MK diselenggarakan secara modern yang diwujudkan dengan dibangunnya sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen atau tata kelola penanganan perkara dan persidangan,” ujar Anwar dalam sidang pleno laporan tahunan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (10/2/2022).

Pada saat bersamaan, kata dia, makna modern direalisasikan secara simultan dengan menerapkan manajemen yang bersifat terbuka dan akuntabel karena performa peradilan yang baik dan adil tidak hanya dicerminkan oleh putusannya melainkan juga mencakup proses penyelesaian perkara.

Menurut Anwar, visi MK mewujudkan lembaga peradilan modern dan terpercaya setidaknya memiliki dua karakter utama, pertama, peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (Information and Communication Technology), dan kedua, peradilan dengan sumber daya manusia yang memiliki mindset dan Culture set yang maju.

“Dua karakter dimaksud menjadi potensi sekaligus tolok ukur modern dan terpercaya yang diaktualisasikan dalam sejumlah kondisi, di antaranya, pertama, memangkas waktu dalam hal prosedur penanganan perkara. Kedua, menghindari terjadinya praktik korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga, meluncurkan proses kerja yang efisien efektif transparan dan akuntabel dan Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” jelas Ketua MK.

Dia mengatakan, langkah membangun mental dan kultur dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan dan transformasi digital semakin dikembangkan pada tahun 2021 yang mencakup dua area, pertama, area Judicial Administration System atau JAS untuk memperkuat dan mengoptimalkan penanganan perkara. Kedua, General Administration System atau GAS yang ditujukan untuk memperkuat layanan administrasi umum baik di lingkungan internal MK maupun pelayanan kepada publik.

“Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, MK mengedepankan prinsip keterbukaan. Oleh karena itu, sidang pleno khusus ini menjadi forum yang baik untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Undang-Undang tentang MK, namun juga dilandasi oleh ketulusan kesadaran serta keinginan yang kuat untuk memenuhi hak publik perihal bagaimana MK menjalankan tugas dan kewenangannya,” tegasnya.(faz/tin)