Bambang Prihartono Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengatakan, sudah saatnya Surabaya mulai menata pergerakan orang dan barang melalui sistem ganjil genap untuk mengurangi kemacetan. Sebab, Surabaya masuk ke dalam sepuluh besar kota besar yang macet di Indonesia dan menduduki peringkat ke sembilan.
Menurutnya, penerapan kebijakan ganjil genap ini merupakan sistem yang pas dan cukup efektif. Dia pun mencontohkan keberhasilan ganjil genap di Jabodetabek. Salah satunya, saat gelaran Asian Games 2018. Penerapan sistem ganjil genap ini mampu memangkas waktu 30 menit untuk mengantar para atlet dari satu tempat ke tempat lain.
“Dari keberhasilan-keberhasilan itu, kami sampaikan kepada lima kota besar di luar Jabodetabek. Salah satunya hari ini di Surabaya. Harapan kami supaya di Kota Surabaya dengan Gerbangkertosusila-nya sudah mulai menata, sebelum terlambat seperti yang telah dilakukan Jabodetabek,” kata Bambang dalam Workshop Penerapan Ganjil Genap, di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (3/12/2018).
Tidak hanya mampu mengatasi kemacetan, kata dia, ganjil genap ini dinilai secara otomatis dapat menekan angka kerugian materi akibat kemacetan yang mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Selain itu, sistem ini juga mampu mengurangi kadar CO2 (karbondioksida) hingga 20 persen.
Atas pertimbangan tersebut, Bambang berharap Surabaya maupun Jatim tidak terlambat untuk menerapkan sistem ganjil genap ini. Bahkan, pihaknya siap dan bersedia untuk membantu Dishub Jatim untuk menata transportasi yang ada di Jatim.
“Kemacetan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kita ketahui bahwa di Jabodetabek kita terus relatif terlambat dibandingkan dengan Surabaya. Oleh karena itu saya mengimbau ingin membantu Kota Surabaya kami siap membantu Pak Kadishub untuk menata transportasi di Surabaya,” kata dia.
Meski demikian, Bambang mengatakan bahwa penerapan ganjil genap ini adalah kewenangan di setiap daerah masing-masing apakah sudah siap atau belum untuk menerapkannya. Dalam hal ini, pihaknya hanya menyampaikan dan menyarankan agar penerapan sistem ganjil genap ini menjadi pertimbangan untuk masalah kemacetan di kota besar.
“Jadi kewenangan itu adalah kewenangan daerah. Tapi kami hanya ditugasi dari Kemenhub, untuk wajib untuk menyampaikan, mengimbau untuk mengatur soal pergerakan orang dan barang itu. Jangan sampai, nanti perkembangan kota ini terlambat. Nanti apa gunanya kalau Jabodetabek maju, tapi Surabaya tidak maju,” pungkasnya. (ang/tin/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
