Benny Poerbantanu Pakar Tata Kota dari Universitas Kristen Petra Surabaya mengatakan, untuk menjadi smart city bukanlah hal yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Di saat semua kota berlomba-lomba bahkan Nusantara, Ibu Kota Negara (IKN) yang baru digadang-gadang menjadi smart city apakah bisa diimbangi dengan smart citizen?
“Sekarang setiap kota sedang berlomba menjadi smart city. Kalau pengelolanya sudah berlomba, pertanyaannya apakah masyarakat yang dilayani juga bisa berlomba? Jangan hanya kotanya saja yang smart. Jangan sampai tujuan utama ber-smart city justru menciptakan kegaduhan baru,” kata Benny kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (22/1/2022).
Definisi smart city sendiri menurut Benny adalah sebuah kota yang cerdas, yang visi pengembangan pengelolaan kotanya mengintegrasikan teknologi komunikasi dan informasi dengan internet. Untuk menuju itu setidaknya ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi yaitu infrastruktur yang baik, tenaga ahli yang kompeten, memberi kemudahan bagi publik untuk mengetahui peningkatan produktivitas dan kinerja pemerintahan.
“Lalu untuk juga bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan atau daerah, bagaimana meningkatkan kualitas hidup warga jadi lebih baik dan terakhir adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif warga untuk makin kritis terhadap kinerja kelola pemerintahan,” imbuhnya.
“Kalau melihat yang saya sebut tadi tentunya dibutuhkan bukan hanya kesiapan fisik saja, tapi juga menyiapkan kegiatan mereka yang akan bekerja dan bertugas dalam mengelola pemerintahan. Tapi itu juga gak gampang,” Benny melanjutkan penjelasannya.
Contoh kecil dalam smart city adalah apabila terjadi masalah dalam kota tersebut, sebisa mungkin segala sarana prasarana pendukungnya disiapkan dengan baik agar tidak terjadi lagi dan tidak menghambat produktivitas kerja. Banjir dan masalah transportasi misalnya.
Saat ditanya lebih lanjut apakah smart city harus identik dengan teknologi, Benny menegaskan “Teknologi itu hanya untuk mempercepat pelayanan.”
Pelayanan yang dimaksud adalah aksi cepat untuk mengetahui dan mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah.
“Kalau bicara ibu kota negara tentu beda dengan ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Bagaimana kemudian komunikasi ke bagian wilayah lain Indonesia bisa cepat jadi komunikasi timbal balik, sehingga ketika timbul permasalahan di dearah pemerintah pusat bisa cepat mengetahui dan melakukan aksi lebih cepat untuk mengtasai permasalahan. Teknologi informasi hanya sebagai alat untuk mempercepat,” pungkasnya.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
