DPR Menilai Manajemen PLN yang Buruk Sebabkan Tidak Bisa Kelola Batu Bara dengan Baik
Jumat, 7 Januari 2022 | 13:33 WIB
Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), siang hari ini, Rabu (19/1/2022) mengumumkan rencana pembentukan induk (holding) dan dua sub holding dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Menteri BUMN menyatakan proses pembentukan holding dan sub holding PT PLN akan selesai tahun ini, dengan target pembentukan virtual holding enam bulan sebelum akhir tahun.
Erick menegaskan, pembentukan holding dan sub holding PT PLN merupakan bagian dari upaya transformasi.
Dia bilang, pembentukan sub holding PLN bukan berarti pemerintah meliberalisasi kelistrikan nasional. Tapi, strategi itu bertujuan memastikan kecukupan pasokan atau suplai listrik di dalam negeri.
“Sudah terkonfirmasi kami tuntaskan tahun ini. Enam bulan sebelum akhir tahun ada virtual holding di PLN, seperti di Pelindo dan Pertamina. Transisi penuh pada 2025, kalau bisa lebih cepat, tergantung transisi ini, karena transisi ini pasti memastikan ketenagakerjaan di PLN ditingkatkan mesti melek teknologi,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta sesudah rapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sekarang, pemerintah tengah melakukan studi banding dengan sejumlah perusahaan listrik negara lain di antaranya Korea Selatan, Italia, dan Malaysia, untuk menentukan kebijakan lanjutan terkait holding dan sub holding.
“Hasil awal benchmarking confirm harus spin off pembangkit listrik menjadi sub holding sendiri. Lalu, di dalam sub holding itu seluruh pembangkit listrik harus transisi besar-besaran ke energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.
Lebih lanjut, ke depan PLN akan fokus mengurus transmisi dan pemasaran listrik. Dengan begitu, Erick berharap PLN mulai melakukan ekspor energi listrik ke negara lain.
Selain listrik, PLN juga akan merambah bisnis fiber optik dengan potensi jaringan kabel yang ada. Sehingga, ada bisnis baru yang bisa dikembangkan.
“Nantinya, ada sub holding pembangkit listrik dengan segala turunannya, semisal ada PLN Holding yang fokus dan institusi di luar pemasaran mungkin PLN Mobile atau PLN Wifi,” urainya.
Pada kesempatan itu, Erick mengungkapkan PLN punya utang lebih dari Rp500 triliun. Kondisi tersebut membuat perusahaan setrum plat merah tersebut tidak bisa menambah utang.
Untuk mengembangkan bisnisnya, sub holding pembangkit listrik bisa mencari alternatif pendanaan lain seperti aksi korporasi di pasar modal.
“Aksi korporasi bukan berarti seakan-akan menjual aset negara ke pihak lain. Contohnya konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Pegadaian, dan PNM melakukan rights issue juga disambut optimisme pasar domestik,” imbuhnya.
Dua sub holding PT PLN yang akan dibentuk yaitu Sub Holding Ritel yang nantinya fokus mengurusi pelayanan ritel seperti konsumen listrik.
Kemudian yang kedua, Sub Holding Power atau pembangkit dengan fokus pada urusan pembangkit energi baik batu bara, energi terbarukan seperti air, dan panas bumi (geothermal).
Erick optimistis sub holding pembangkit bisa jadi kekuatan tersendiri, karena bisa menyuplai listrik untuk kebutuhan nasional, serta menjual listrik ke negara tetangga.
Di tempat yang sama, Pahala Mansury Wakil Menteri BUMN menyebut transformasi di tubuh PLN merupakan tindak lanjut optimalisasi bisnis dan kinerja yang transparan di PLN.
Walau tingkat elektrifikasi Indonesia sudah mencapai 99 persen, menurut Pahala transformasi PLN tetap harus berjalan.
Sekadar informasi, rencana pembentukan holding dan sub holding di PT PLN merupakan respons dari krisis batu bara yang terjadi akhir tahun 2021.
Akibat kurangnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri, jutaan pelanggan terancam mengalami pemadaman listrik.(rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
