Tewasnya puluhan pekerja proyek jembatan Trans Papua dan seorang anggota TNI akibat serangan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) mendapat perhatian dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).
Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri Ketua Umum PPAD menegaskan, perlu menjadi perhatian bersama bahwa kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sekarang sudah menjadi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) semula dilatari oleh masalah keadilan sosial yang belum baik, yang kemudian bergulir tidak terkendali oleh pemerintah pusat sehingga kini sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit. Sudah menjadi isu internasional terutama dengan kehadiran dan aksi-aksi gerombolan separatis bersenjata, serta campur tangan pihak asing.
Kata Kiki, tentang GSB-OPM sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini, karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer.
“Pengurus pusat PPAD menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang mengakibatkan tewasnya para pekerja dan masyarakat sipil di wilayah Nduga serta turut berduka yang mendalam kepada semua keluarga korban yang ditinggalkan. Harapan kami, peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari,” ujar Kiki dalam jumpa pers di kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2018).
Dia menegaskan bahwa yang melakukan aksi tersebut bukan KKB, tetapi Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.
Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka, Kiki mendorong pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu dan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah “memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua”
Menurut Kiki, penanganan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama dibantu Polri dalam hal penegakan hukumnya.
“Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan azas operasi lawan gerilya dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata,” jelasnya.
Kiki mendorong pemerintah untuk mendayagunakan satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB- OPM.
Menyikapi penembakkan di Nduga ini, Kiki minta pemerintah melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komperhensif.
“Ini menyangkut masalah Manejemen operasi TNI-Polri seperti sistem intelijen, taktis koordinasi, teritorial, logistik. Kemudian juga pembangunan daerah, hak-hak adat serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal,” pungkas Kiki. (faz/nin)
NOW ON AIR SSFM 100
