Eri Cahyadi Jelaskan Alasan Rotasi Besar-Besaran Pejabat Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, mulai tahun 2022 rotasi pejabat di lingkungan pemerintah kota akan dilakukan setiap dua tahun–maksimal tiga tahun–sekali. Pertimbangannya untuk memaksimalkan inovasi dan regenerasi.

“Pejabat harus berputar dan merasakan dari satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD yang lain. Harus bisa menguasai semuanya. Tidak boleh menjabat sampai empat atau lima tahun lebih. Kalau terlalu lama akan jenuh, sehingga inovasi dan solutifnya tidak keluar. Merugikan masyarakat,” kata Eri dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa (21/12/2021).

Kemudian untuk kepentingan regenerasi, menurut Eri, pemimpin yang bagus harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Bukannya menghentikan pemimpin baru dan dianggap persaingan.

“Kita harus sadar kapan harus di depan, di tengah, atau di belakang mendorong yang muda”.

Baca Juga: Mutasi Kepala Dinas di Pemkot Surabaya, Sejumlah Jabatan Masih Kosong

Eri mengibaratkan pemerintah kota sebagai sebuah rumah. Rotasi pejabat laiknya berpindah kamar, bukan berpindah rumah, sehingga itu hal yang biasa. Rotasi dilakukan berdasarkan asesmen pemetaan dan penilaian 360 derajat dari provinsi, akademisi, atasan, bawahan, dan pejabat sejajar.

“Kalau tidak kreatif, tidak solutif, siap-siap digantikan yang lainnya. Presiden saja pemilihan setiap lima tahun, masa ada pejabat sampai delapan tahun tidak dievaluasi. Memang berat untuk saya dan teman-teman tapi saya ingin membuat perahu pemerintah kota ini dengan kemampuan dan keikhlasan, yang menilai biar masyarakat,” tuturnya.

Nantinya para pejabat OPD akan berkumpul setiap dua minggu sekali untuk saling memberi masukan. Hal ini untuk menjamin sebuah kebijakan dari pejabat sebelumnya terus dijalankan atau sustainable.

“Saya sebagai wali kota juga tidak menghentikan kebijakan lama atau membuat kebijakan baru yang bertentangan dengan kebijakan yang lama. Tugas saya memanfaatkan yang sudah dibangun, mengoptimalkan. Pejabat harus mengubah mindset, hidup ini bukan persaingan tapi untuk kepentingan umat. Bagaimana caranya semakin cepat, semakin tanggap melayani masyarakat,” kata Eri.

Baca Juga: DPRD Surabaya: Mutasi Pejabat Itu Hak Prerogratif Wali Kota

Untuk itu, pada tahun 2022, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya memiliki tagline “Keluar dapat solusi”. Artinya, ketika ada masyarakat yang bertanya, pihak kelurahan, kecamatan, atau dinas terkait harus bisa memberi jawaban. Kalau ada warga keluar dari OPD masih bertanya-tanya, lurah, camat, atau kepala dinas akan mendapat peringatan pertama.

Terkait masih adanya “kursi” yang kosong, Eri memastikan semua jabatan kosong akan dilelang. “Akan kita umumkan, silakan mendaftar. Nanti ada yang menilai melalui seleksi. Yang punya persyaratan silakan ikut”.

Evaluasi pejabat terpilih akan dilakukan setiap tahun berdasarkan kontrak kerja yang bisa dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Sehingga Eri berharap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah orang yang benar-benar bekerja dengan hati nurani, empati, dan kepentingan umat, bukan karena kedekatan dengan Walikota.

“Seharusnya rotasi sudah saya lakukan sejak tahun lalu, tapi karena fokus penanganan pandemi rotasi baru bisa kami lakukan, saya minta maaf pada warga Surabaya,” tambahnya. (iss/rst)