Kemendag Raih Tujuh Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021

Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan tujuh zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021 kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Acara penetapan digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta, Senin (20/12/2021), dihadiri Ma’ruf Amin Wakil Presiden.

Menanggapi prestasi itu Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan berharap seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan bisa meraih predikat WBK/WBBM.

“Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM,” ujarnya

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun 2021 adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka.

Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target tiga unit WBK/WBBM.

Sementara itu, Didid Noerdiatmoko Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang hadir di lokasi acara bersama Olvy Andrianita Inspektur IV menegaskan, tujuh unit peraih WBK menunjukkan perubahan signifikan.

“Tujuh unit peraih WBK telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel,” katanya.

Menurut Didid, faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit.

Dia menambahkan, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Joko Widoso Presiden yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.

“Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.

Sekadar informasi, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden berpesan supaya peraih predikat WBK/WBBM bisa memperkuat komitmen antikorupsi dan melayani.

“Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya seremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,” sebutnya.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo Menteri PANRB menegaskan, Konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG), mendukung pembangunan nasional.

“Pak Jokowi ingin pelayanan publik itu bisa tepat, perizinan bisa cepat dan reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional.” katanya.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, tahun 2021 sebanyak 4.402 unit diusulkan dalam evaluasi zona integritas WBK/WBBM ke Kementerian PANRB dari 259 Kementerian/Lembaga/non Kementerian Lembaga/Pemda.(rid/rst)