Desa Baru dengan 2.000 Rumah Disiapkan untuk Relokasi Warga Terdampak APG Semeru

Sekira 2.000 rumah akan dibangun untuk membuat desa baru, untuk merelokasi warga yang terdampak awan panas guguran (APG) Gunung Semeru.

Rumah tersebut akan berdiri di lahan seluas kurang lebih 79,6 hektare milik Perhutani yang ada di kawasan Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

“Kami memetakan 2.000-an rumah dalam satu kawasan. Per KK untuk awal lahan petak kurang lebih sekitar 80-100 m² untuk hunian. Ini di luar fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial). Perhitungan awal kami 50 persen : 50 persen (hunian dan fasum-fasos). Fasum dan fasos di 20 hektare karena di dalam kawasan itu kita seperti buat desa baru,” kata Endah Mardiana, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Lumajang, dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Rabu (15/12/2021).

Nantinya, akan dibangun pula fasilitas seperti pendidikan, tempat ibadah hingga pasar. Sisa lahan perhutanan, kata Endah, akan dijadikan perhutanan sosial.

“Yang dulu punya sapi bisa dibuatkan kandang komunal karena banyak warga yang mata pencahariannya peternak. Harapannya nanti pemerintah bisa mendekatkan lahan pekerjaan di sekitar situ,” ungkapnya.

Baca juga: 79,6 Hektare Lahan Disiapkan untuk Membangun Hunian Warga Terdampak APG Semeru

Sementara untuk warga yang bermata pencaharian sebagai penambang, akan dibuatkan jalan baru untuk akses ke lokasi tambang. Karena umumnya para penambang memilih untuk tinggal di lokasi tambang.

“Untuk jarak tidak terlalu jauh karena Sumbermujur dekat dengan Sumberwuluh. Sumberwuluh yang dekat dengan Gondeli dan sebagainya secara jarak tidak terlalu jauh. Mungkin kita akan membuka jalan baru, tidak sampai 15 kilo sehingga terjangkau untuk naik sepeda motor,” kata Endah.

Luas lahan hunian yang akan dibangun nantinya akan disamakan, karena sifatnya rumah bantuan harus sama. Endah menyampaikan, model hunian tetap (huntap) yang akan dibangun adalah rumah Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat) tipe 36.

Tapi sebelum status lahan mendapat lampu hijau, pemerintah akan membangun hunian sementara berukuran 4×6 beserta sanitasi dan air bersih.

“Kita desain saat ini kalau ukuran tanah 7×15 m², maka huntara ditaruh di belakang. Kalau ada huntap dibangun di depannya, sehingga ada space lahan 4×7 bisa untuk taman dan garasi,” terangnya.

Bangunan huntap RISHA didesain dengan standar untuk rumah bencana yang dibangun oleh Kementerian PUPR, dengan sistem knockdown sehingga bisa dirakit dan cepat selesai. Sementara huntara akan dibangun dengan menggandeng banyak pihak seperti NGO, perusahaan, maupun relawan.

Waktu yang dibutuhkan untuk membangun 2.000 rumah huntap, kata Endah, sekitar 3-5 bulan.(dfn/ipg)

Baca juga: Pemprov Jatim Buka Dapur Umum Khusus Anak dan Balita Pengungsi Semeru