Jokowi Larang Anggota Polri Sowan ke Ormas yang Sering Bikin Onar

Joko Widodo Presiden mengingatkan jajaran Polri untuk selalu menjaga ketegasan dan kewibawaan.

Presiden mewanti-wanti jangan sampai anggota Polri menggadaikan kewibawaan, semisal melakukan kunjungan atau sowan ke organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sering berbuat keributan.

Tapi, Jokowi tidak secara spesifik menyebut nama ormas yang dimaksud sering bikin onar.

Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden, siang hari ini, Jumat (3/12/2021), dalam acara Apel Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 2021, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

“Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan, Polri harus memiliki kewibawaan,” tegasnya.

Di hadapan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri dan Jenderal TNI Andika Perkasa Panglima TNI, Presiden menekankan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Setiap pelanggar hukum yang melakukan tindak kejahatan baik kepada negara mau pun masyarakat harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindakan kejahatan pada negara juga masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden kembali menegaskan Indonesia negara demokrasi. Menurutnya, pemerintah selalu terbuka terhadap kritikan dari masyarakat.

Maka dari itu, Kepala Negara meminta setiap unsur kepolisian menghormati kebebasan berpendapat.

Kalau ada kritik, Jokowi menginstruksikan kepolisian merespons dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

Tidak perlu memanggil masyarakat yang melontarkan kritik selama itu tidak mengganggu ketertiban umum.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” ucap Jokowi.

Dalam arahannya, Presiden juga menyampaikan pesan supaya Polri melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum.

Karena indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi, kredibilitas itu harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum kecil.

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti itu. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” tandasnya.(rid/iss/den)