Jokowi: Indonesia Masuk Kategori Demokrasi yang Cacat

Joko Widodo Presiden mengatakan, dalam Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3.

Indonesia pun terkategori sebagai negara dengan demokrasi yang cacat.

Meski peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun lalu, skor itu menurun dari yang sebelumnya 6.48.

Skor itu adalah angka terendah yang diperoleh Indonesia selama 14 tahun terakhir.

Joko Widodo Presiden mengingatkan jajarannya atas penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum, termasuk dalam kebebasan berpendapat.

“Berkaitan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit. Hati-hati,” tegas Presiden saat di Bali, Jumat (3/12/2021).

Hal itu dia sampaikan saat pengarahan Presiden kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali.

“Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei. Artinya, sering saya sampaikan, ya memang ketegasan harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat,” ujar Presiden

“Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialogis,” kata Presiden.

Jokowi Presiden menyebutkan, salah satu contohnya adalah penghapusan mural yang mengkritik dirinya beberapa waktu lalu.

“Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu enggak mungkin perintahnya Kapolri, perintahnya Kapolda juga nggak mungkin, perintahnya Kapolres juga mungkin enggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek-Kapolsek itu urusan kecil,” ujar Presiden.

Melansir dari Antara, sebelumnya ada mural pada dinding terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Banten yang dihapus.

“Saya datang ke sebuah daerah ada mural dihapus, ramai, wah Presiden yo urusan? Urusan mural, oh urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa, ada mural saja takut. Ngapain?” Katanya.

Presiden Jokowi meminta agar aparat membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

“Baca ini hati-hati. Ini kebebasan berpendapat, tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu. Beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif,” kata Presiden.

Ia pun meminta agar di alam demokrasi, pemerintah tetap harus menghormati kebebasan berpendapat dan menyerap aspirasinya.

“Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke Kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” kata Presiden. (ant/wld/den)