Jika Tuntutan Tak Dipenuhi Gubernur Jatim, Buruh Ancam Mogok Kerja Massal

“Jika Gubernur Jawa Timur kembali menghianati buruh Jawa Timur, maka buruh akan melakukan mogok kerja massal pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2021,” tegas Jazuli Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper), dalam demo yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (30/11/2021).

Jazuli mengatakan, para buruh tetap menyuarakan agar kenaikan UMK 2022 ditetapkan menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jazuli juga mendorong penetapan upah minimum tidak menggunakan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kenaikan UMK di Jawa Timur harus keluar dari PP Nomor 36 dan tetapkan UMK dan UMSK tahun 2022 di Jatim mengacu kepada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Setelah lima hari memperjuangkan Upah Minimun Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), para pimpinan Serikat Pekerka/Serikat Buruh Jawa Timur yang tergabung ke dalam aliansi Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) ditemui Heru Tjahjono Plh. Sekda Provinsi Jatim.

Hasil pertemuan dengan perwakilan para buruh menghasilkan 5 poin, antara lain;

Pertama, Gubernur Jatim mengakomodir kenaikan UMK 2022 usulan serikat pekerja/serikat buruh yaitu dengan menaikkan UMK 2022 seluruh Kabupaten/Kota.

Kedua, UMSK sekarang diganti dengan istilah upah minimum unggulan untuk tahun 2022 dan akan ditetapkan sesuai rekomendasi Bupati/ Wali Kota.

Ketiga, penangguhan upah bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK agar dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK tahun 2022.

Keempat, formulasi kenaikan upah mengakomodir usulan serikat pekerja/serikat buruh yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kelima, kenaikan upah tahun 2022 akan diputus Gubernur Jatim malam ini.

Penyampaian hasil pertemuan tersebut dilakukan oleh perwakilan pimpinan Gasper dengan didampingi Kapolrestabes Surabaya di depan puluhan ribu massa buruh pada Selasa sore.(man/ipg)