Ketua MPR Bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga Terima DIPA Tahun Anggaran 2022 dari Presiden

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI bersama pimpinan Kementerian/Lembaga menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 dari Joko Widodo Presiden. Selain itu, Presiden juga menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada para Gubernur se-Indonesia. Pada tahun 2022, Joko Widodo mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.714 triliun. Terdiri dari Rp1.944,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat, serta Rp 769,6 triliun untuk belanja pemerintah daerah.

“Sebagaimana arahan Presiden, MPR RI sudah menyiapkan pelaksanaan belanja, sehingga anggaran tidak mengendap terlalu lama dan dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022. Selain memanfaatkan anggaran untuk memasifkan vaksinasi ideologi berupa Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, MPR RI juga siap memanfaatkan anggaran yang ada untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet usai menghadiri penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dia menjelaskan, walaupun masih dibayangi pandemi Covid-19 yang belum akan berakhir dalam waktu dekat, proyeksi perekonomian Indonesia di tahun 2022 tetap harus disambut dengan optimistis. Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 berada dikisaran 4,7 persen yoy hingga 5,5 persen yoy. Lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 4,6 persen yoy hingga 5,4 persen yoy.

“Bahkan lembaga Fitch Ratings memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan meningkat mencapai 6,8 persen yoy. Sementara Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,5 persen pada tahun 2022,” jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, seiring mulai membaiknya situasi perekonomian nasional, semua pihak juga tidak boleh abai terhadap kondisi pandemi Covid-19. Terlebih saat ini Organisasi Kesehatan Dunia/WHO telah mengumumkan varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529, yang dikenal dengan Omicron, pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. WHO menggolongkannya sebagai varian yang harus diwaspadai, karena memiliki banyak mutasi yang diantaranya bisa memicu infeksi ulang.

“Pemerintah telah mengambil berbagai langkah antisipasi, di antaranya melarang masuknya WNA yang memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke sejumlah 11 negara. Antara lain, Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Zimbabwe, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Sementara bagi warga WNI yang memiliki riwayat perjalanan serupa namun akan kembali ke Tanah Air, harus menjalani masa karantina selama 14 hari,” terang Bamsoet.

Kata Ketua MPR, pemerintah juga meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar daftar 11 negara yang telah dilarang masuk masuk, menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Selain pengetatan kedatangan dari luar negeri, pemerintah juga terus mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin. Mulai dari menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas.

“Pemerintah tidak bisa sendirian dalam perang menghadapi pandemi Covid-19. Butuh kerjasama dan dukungan dari masyarakat luas. Terutama dalam penerapan disiplin protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi Covid-19. Dari target vaksinasi sebanyak 208,2 juta penduduk, kita baru melakukan vaksinasi pertama terhadap 138.119.613 penduduk, dan vaksinasi kedua terhadap 93.666.839 penduduk,” pungkas Bamsoet. (faz/iss)