Kemenpan RB Beri Penghargaan WBK/WBBM pada Tujuh Instansi dan Lembaga Pemerintah

Kemenpan RB memberi apresiasi dan penganugerahan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2018 kepada tujuh instansi dan lembaga pemerintah.

Tujuh instansi/lembaga pemerintah tersebut masing-masing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kejaksaan Agung dan Polri.

Penghargaan diberikan langsung oleh Jusuf Kalla Wakil Presiden RI didampingi Syafrudin Menpan RB kepada tujuh instansi/lembaga pemerintah tersebut. Hadir sebagai penerima penghargaan WBK/WBBM diantaranya Sri Mulyani Indrawati Menkeu, Yasonna Hamonangan Laoly Menkumham, Muhammad Prasetyo Jaksa Agung dan Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto Wakapolri.

Syafrudin Menpan RB menjelaskan, sepanjang tahun 2018 ini terdapat 910 unit kerja Instansi pemerintah yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Jumlahnya naik dari tahun yang lalu 88,4% dari tahun 2017 yang jumlahnya 483 unit kerja hasil evaluasi.

Kata Syafrudin, dari 910 unit kerja, sebanyak 200 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan lima unit kerja sebagai WBBM yang berasal dari 195 kementerian dan lembaga, satu provinsi dan 10 kabupaten/ kota.

“Dari hasil evaluasi kita tahu ada komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan seluruh jajaran birokrasi untuk berubah arah yang lebih baik, lebih bersih lebih memberikan pelayanan yang berkualitas,”ujar Syafrudin dalam laporannya yang dihadiri Jusuf Kalla Wapres di hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurut dia, perbaikan pada sistem tata kelola birokrasi ini mencakup pembangunan budaya kerja, manajemen sumber daya manusia, proses bisnis dan cara kerja yang efektif efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi peningkatan kualitas pelayanan, tidak hanya sekedar membangun sistem unit kerja percontohan juga didukung peningkatan integritas individu dan organisasi serta kualitas pelayanan publik yang outstanding ini ditandai dengan indeks persepsi anti korupsi dan indeks persepsi layanan publik berstandar tinggi.

Oleh karenanya, kata dia, sangat penting bagi Kemenpan RB untuk tidak hanya berorientasi pada hasil ini, tetapi efek jangka panjangnya menjadi contoh dan panduan unit kerja lainnya untuk meneladani, membangun tata kelola yang sama secara masif di seluruh unit pelayanan pemerintah hingga pelosok Tanah Air.

“Inilah substansi utama pemberian penghargaan ini bukan sebagai akhir prestasi semata, tapi awal baru untuk mempertahankan, meluaskan, mengadaptasikan hal-hal baru untuk semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang menjawab dinamika kebangsaan yang tentu semakin lebih kompleks di masa depan,” tegas Syafrudin.

Dia menjelaskan, pengembangan zona integritas tumbuh menjamur dengan cepat pada 99 unit kerja pada sistem penegakan hukum di Indonesia, yaitu 59 di kepolisian negara republik Indonesia, 13 unit di Kejaksaan Agung, tujuh di Mahkamah Agung dan 10 di Kemenkumham.

Syafrudin mengatakan, sebagai role model terbaik di tahun 2018 apabila pilar-pilar hukum semakin kokoh dan profesional maka pilar lainnya juga semakin kokoh menopang pembangunan kesejahteraan.

Menurut Menpan RB, posisi yang masih tertinggi adalah di Kementerian Keuangan yaitu terdapat 62 unit kerja, delapan unit kerja pada Kementerian Perindustrian, tiga unit kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan. Ini juga signifikan dalam menyediakan landasan bagi tumbuhnya iklim perekonomian yang kondusif untuk pembangunan

Syafrudin menegaskan, segenap predikat baik yang dilampirkan kepada unit unit kerja yang terpilih ini tentu bukan jaminan pasti apabila dalam perjalanan waktu terdapat fakta yang bertentangan dengan predikat tersebut maka predikat itu dengan sangat menyesal bisa dicabut.

“Dan mohon maaf dapat dicabut kembali, yang tentu melalui evaluasi secara terus-menerus yang akan kita lakukan,” tegasnya.

Menpan RB berharap kepada instansi dan lembaga yang dapat penghargaan untuk mensosialisasikan predikat zona integritas WBK dan WBBM di seluruh titik strategis pelayanan serta menggelorakan perang terhadap korupsi serta masyarakat untuk secara terus-menerus melakukan kontrol publik.

“Keterlibatan masyarakat ini sangat mendukung dan membantu terwujudnya zona integritas yang berkelanjutan sehingga program reformasi birokrasi dapat maksimal bagi pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia,” pungkas Syafrudin.(faz/dim/ipg)