Menkeu Menegaskan, APBN 2019 Fokus Meningkatkan Investasi dan Kualitas SDM

Joko Widodo Presiden, hari ini, Selasa (11/12/2018), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), di Istana Negara, Jakarta.

Hadir dalam acara, Jusuf Kalla Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Kerja/pimpinan lembaga, serta Gubernur/Wakil Gubernur dari 34 provinsi Indonesia.

Sebelum penyerahan DIPA kepada menteri/pimpinan lembaga, dan Alokasi TKDD kepada Gubernur secara simbolis, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyampaikan laporan mengenai proyeksi APBN 2019.

Dalam APBN 2019, kata Sri Mulyani, pendapatan negara ditetapkan Rp2.165 triliun, dengan target penerimaan sektor perpajakan Rp1.781 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 361 triliun, dan hibah sebanyak Rp0,4 triliun.

Sedangkan belanja negara Rp2.461 triliun, dengan rincian Rp855 triliun belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga, dan Rp778 triliun non kementerian/lembaga.

“Anggaran itu fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN, Pemerintah menerapkan enam kebijakan strategis dan terobosan dalam APBN 2019.

Pertama, penguatan bidang kesehatan. Salah satunya fojus pada program penurunan stunting terintegrasi dengan melakukaj intervensi gizi di 160 kabupaten/kota.

Kedua, penajaman anggaran pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.

Ketiga, penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat program keluarga harapan.

Keempat, pengelolaan khusus dana penanggulangan bencana alam untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kelima, percepatan pembangunan infrastruktur melibatkan peran swasta dan BUMN melalui program Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan skema ketersediaan layanan (availibility payment).

Keenam, pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebanyak Rp3 triliun untuk 8.212 kelurahan.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga memaparkan, Tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebanyak Rp826,8 triliun, terdiri dari transfer ke daerah sebanyak Rp756 triliun, dan Dana Desa Rp70 triliun.

Alokasi dana itu, menurut Menkeu, antara lain untuk memperbaiki pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rid/tin)