Ahmad Muhdlor Ali Bupati Sidoarjo menegaskan, berkaitan dengan usulan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022, yang terpenting adalah menemukan titik keseimbangan.
“Yang terpenting adalah mencari titik equilibrium (keseimbangan) agar pengusahanya tetap bertahan, tidak terbang ke daerah dengan UMK rendah, masyarakat tetap sejahtera, pekerja/buruh tetap sejahtera,” ujarnya.
Titik equilibrium itu, kata Gus Muhdlor, sangat penting. Karena menurutnya tidak ada istilah menang-menangan dalam menentukan besaran upah minimum 2022 agar tidak ada yang merasa dikorbankan.
Tugasnya sebagai bupati, menurutnya sudah jelas termuat dalam Keputusan Mendagri. Bahwa bupati, sama halnya dengan wali kota dan gubernur, adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Hal itu juga termaktub di dalam surat edaran Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Bupati, wali kota, dan gubernur adalah pembantu pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.
Sementara, terkait sinkronisasi keinginan serikat pekerja dalam hal besaran UMK 2022, sebagaimana dia sampaikan saat naik ke mimbar orasi mobil komando serikat pekerja, dia akan memfasilitasi.
“Kabupaten siap memfasilitasi itu selama tidak bertabrakan dengan regulasi,” ujarnya.
Sayangnya, terkait masih adanya dua angka usulan UMK 2022 berbeda antara unsur pengusaha dan pemerintah dengan unsur serikat pekerja di Dewan Pengupahan, Gus Muhdlor enggan berkomentar.(den/dfn/ipg)