Presiden Perintahkan Kementerian Lembaga Mempercepat Realisasi APBN 2021

Joko Widodo Presiden menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Rapat Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021), Presiden menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga berkonsentrasi mempercepat realisasi APBN.

Selain itu, Presiden memerintahkan Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri memperhatikan daerah yang serapan APBD-nya masih rendah.

“Tekankan pada mereka (pemda) bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya.

Kemudian, Jokowi meminta jajarannya mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden menyebut contoh, perlambatan ekonomi di Tiongkok harus diperhatikan karena ekspor Indonesia ke Tiongkok begitu besar.

Lalu, risiko pengurangan pembelian obligasi (tapering off) yang dilakukan Amerika Serikat, harus disiapkan mitigasinya.

“Perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian, risiko tapering off dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” imbuhnya.

Presiden juga meminta jajarannya memperhatikan fenomena siklus kenaikan harga komoditas dalam waktu panjang (commodity supercycle). Karena, komoditas unggulan ekspor Indonesia sekarang melonjak tinggi.

Langkah-langkah antisipasi harus dilakukan dengan memperkuat industri pengelolaan yang berorientasi ekspor.

“Fenomena itu umumnya berlangsung, berlangsung 18 bulan. Jadi, langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden memprediksi tantangan yang bisa muncul akibat pandemi Covid-19 tahun 2022 antara lain potensi berlanjutnya pandemi, dan perlambatan ekonomi dunia.

Maka dari itu, Jokowi Presiden menekankan APBN Tahun 2022 harus menjadi instrumen utama menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” tegasnya.

Penajaman dan efisiensi belanja perlu dilakukan. Anggaran belanja yang tidak penting harus bisa dialihkan ke anggaran belanja produktif, dan sebisa mungkin langsung terealisasi bulan Januari 2022.

Merespon arahan Presiden, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan meminta setiap kementerian/lembaga melakukan pencadangan anggaran sebanyak lima persen dari total anggaran, untuk menghadapi berbagai kemungkinan akibat Covid-19.(rid/tin)