Pengesahan APBD Jatim Molor, Target Awal Desember Bisa Sah

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2022 molor dari  jadwal penetapan, dan diprediksi akan rampung maksimal pada awal Desember 2021.

“Diupayakan akhir November, atau maksinal awal Desember 2021,” terang Anik Maslachah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Senin (15/11/2021).

Berbincang di Program Wawasan Suara Surabaya,  Anik Maslachah mengatakan dalam masa transisi ini, akan sulit melakukan penyusunan anggaran.

Jika mengacu tradisi, pembahasan RAPBD Jatim selesai pada November. Namun, ada sejumlah kendala yang membuat tradisi tersebut tak bisa dilakukan.

“Tidak hanya Jawa Timur, tapi daerah lain juga sama. Bahkan DKI Jakarta pun belum ada pembahasan. Pandemi membuat target nasional dan target daerah tidak tercapai, pembahasan perubahan anggaran dilakukan pada waktu pandemi mengalami puncak kasusnya. Jadi perencanaan banyak yang bergeser,” tambahnya.

Yang terpenting menurut dia, pengesahan APBD Jatim 2022 dapat disahkan sesuai mekanisme pembahasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021.

Pemprov dan DPRD Jatim baru bisa mengesahkan perubahan APBD (PAPBD) 2021 pada akhir September. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, batas pengesahan RAPBD adalah 31 Desember. Sekalipun pengesahan RAPBD molor, namun Anik mengatakan hal itu tidak masalah.

“Penggunaan dana, masih tetap bisa terserap dan digunakan, di awal 2022 sudah bisa diimulai. Ini kaitannya dengan target dan prioritas, konstruksi anggaran akan menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD. Masalah anggaran kan berapa duit yang dimiliki dan masalah apa yang harus dihadapi dan diberi prioritas,” tambahnya.

Tentu kondisi normal dan kondisi pandemi sangat berbeda. Visi Misi Gubernur Jawa Timur, kata dia, akan disesuaikan dengan keadaan yang ada.

“Contoh, kalau keadaan normal anggaran kesehatan cukup 10 persen. Kalau sekarang kan tidak bisa, anggaran kesehatan bisa sampai 50 persen. Sehingga pendidikan yang angkanya besar akan terkurangi. Refocusing anggaran disesuaikan dengan skala prioritas yang saat ini ada tiga prioritas, yaitu pemulihan ekonomi, pendidikan dan sosial dan kesehatan,” terang Wakil DPRD Jatim ini.

Politikus PKB ini mengingatkan kepada eksekutif agar segera memaksimalkan penyerapan anggaran.

“Tugas kami penyusunan dan pengesahan anggaran, realisasi anggaran jangan mepet. Jangan semuanya mendekati akhir tahun karena akan numpuk. Kalau itu proyek insfrastruktur, pasti kualitasnya jelek. Tata kelola administrasi juga sulit, mau nggak mau tutup tahun akan banyak kerjaan, ditambah lagi musim hujan. Jadi program murni yang sudah masuk anggaran segera mulai lakukan pekerjaannya,” terangnya. (rst/tin)