Sabtu, 23 November 2024

Di KTT APEC-ABAC, Jokowi Bilang Indonesia Fokus pada Pemberdayaan UMKM dan Penanganan Perubahan Iklim

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Joko Widodo Presiden, sore hari ini, Kamis (11/11/2021), menyampaikan butir-butir intervensinya dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta. Foto: Biro Pers Setpres

Joko Widodo Presiden, sore hari ini, Kamis (11/11/2021), menyampaikan butir-butir intervensinya dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.

Pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden RI menyampaikan dua fokus strategi untuk mengatasi tantangan.

Pertama, Indonesia fokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.

Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, tapi juga banyak menyerap tenaga kerja.

“Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja. Di Indonesia, 64 persen pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan,” ucapnya.

Jokowi melanjutkan, peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Pada tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari 4 miliar Dollar AS untuk 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ekosistem digital, termasuk 54 persen UMKM perempuan.

“Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” imbuhnya.

Fokus yang kedua, meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.

“Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta tranformasi menuju energi baru dan terbarukan harus menyejahterakan masyarakat bawah. Transisi menuju ekonomi rendah karbon ini harus dilakukan secara adil dan kolaboratif,” jelasnya.

Kemudian, pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang.

Kepala Negara juga menekankan, Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai prioritas penting.

Proyek prioritas Indonesia antara lain pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.

“Untuk itu, kami mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk makin banyak bersinergi dan memanfaatkan peluang yang besar di Indonesia,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar Wakil Menteri Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, dan Anindya Bakrie Ketua ABAC Indonesia.(rid/dfn/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Sabtu, 23 November 2024
26o
Kurs