Jumat, 22 November 2024

Bertemu Ketua Dewan Syura Kerajaan Bahrain, Ketua MPR Dorong Peningkatan Kerja Sama Bilateral

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Bambang Soesatyo Ketua MPR RI bertemu Ali bin Saleh Al Saleh Ketua Dewan Syuya Kerajaan Bahrain, Kamis (4/11/2021), di Bahrain. Foto: Humas MPR

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI bersama Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain sepakat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Antara lain, dengan menambah volume perdagangan yang sekarang masih relatif kecil, sekitar 225 juta Dollar AS pada 2019, dan turun menjadi 170 juta Dollar AS pada 2020, dengan posisi defisit pada Indonesia.

Pimpinan Parlemen Indonesia dan Bahrain meyakini masih cukup banyak potensi yang bisa digarap kedua negara untuk meningkatkan nilai perdagangan.

“Kedua negara juga telah membuat nota kesepahaman pembebasan visa resiprokal bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor khusus yang rencananya diberlakukan awal Desember 2021. Itu sesuai nota diplomatik Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia pada 25 Oktober 2021,” ujar Bamsoet dalam pertemuan informal dengan Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain, Kamis (4/11/2021), di Bahrain.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Dewan Syura (Parlemen) Kerajaan Bahrain Ali bin Saleh Al Saleh, Wakil Ketua Majelis Syura Jameela Ali Salman dan Anggota Komite Urusan Ekonomi dan Keuangan sekaligus Anggota Dewan Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly) Abdul Aziz Abul.

Ketua DPR RI ke-20 menuturkan, MoU pembentukan Joint Commission yang berlaku pada 3 Juli 2020, ditindaklanjuti DPR RI pada 26 Februari 2020 dengan membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara DPR RI dan Parlemen Bahrain yang beranggotakan empat orang, dipimpin Moekhlas Sidik dari Fraksi Partai Gerindra.

GKSB, menurut Bamseot, harus dimanfaatkan sebagai media dialog bagi kedua negara untuk membahas berbagai bentuk kerja sama yang lebih luas. Khususnya, di sektor-sektor yang akan membawa manfaat bagi keduanya di masa depan.

“Rencana mengadakan Sidang Pertama Komisi Bersama Indonesia-Bahrain perlu didorong oleh Parlemen kedua negara agar segera terealisasi,” imbuhnya.

Politisi Partai Golkar itu pun mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kerajaan Bahrain kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Bahrain selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2020 hingga sekarang.

Perhatian dan bantuan itu membuat sebagian besar masyarakat Indonesia di Bahrain mendapatkan suntikan vaksinasi lengkap gratis, perawatan rumah sakit bagi yang sakit, dan bahkan pemakaman gratis bagi yang meninggal.

“Indonesia menyambut baik undangan HM Raja Hamad bin Isa Al Khalifa kepada Presiden RI Joko Widodo untuk berkunjung ke Bahrain yang telah disampaikan pada Mei 2018. Indonesia berharap Raja Bahrain dapat terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia sebagai kunjungan balasan Presiden Abdurrahman Wahid ke Bahrain pada 17 Juni 2000,” tutur Bamsoet.

Lebih lanjut, Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia itu juga mempromosikan kiprah Indonesia dalam bidang pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Indonesia merupakan pionir dan konsisten melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang kini memasuki generasi kelima,” paparnya.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 pada Sidang Umum PBB pada 17 Oktober 2019 di New York, Amerika Serikat, merupakan pengakuan dunia atas capaian Indonesia dalam memajukan HAM.

“Indonesia juga sangat peduli dengan masalah lingkungan. Presiden RI Joko Widodo hadir pada Climate Change Summit (COP-26) di Glasgow, Inggris pada 1 November 2021. Pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola pada Minggu, 31 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menerima palu kepemimpinan G20 dari PM Italia Mario Draghi,” urai Bamsoet.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Syura Kerajaan Bahrain mendukung pembentukan Majelis Syuro Dunia yang digagas MPR RI.

Majelis Syuro Dunia dibentuk untuk meningkatkan kerja sama antara negara berpenduduk muslim dalam memerangi radikalisme, ekstremisme serta menjaga perdamaian dunia.

“Rencana pembentukan Majelis Syuro Dunia sudah didukung oleh pemerintah Arab Saudi dan Maroko. Mereka berjanji akan terlibat aktif mewujudkan gagasan tersebut serta akan mengajak negara-negara Arab, Eropa dan negara lain di Afrika untuk bergabung,” pungkas Bamsoet. (rid/tin/ipg)

Berita Terkait

Surabaya
Jumat, 22 November 2024
31o
Kurs