Pengembangan Vokasi Empat Tahap, Pemerintah Siapkan APBN

Darmin Nasution Menko Bidang Perekonomian RI mengatakan, pemerintah serius menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menyiapkan APBN tahun 2019 memuat pengembangan pendidikan vokasi.

“Bulan-bulan ini kita mendesain seperti apa. Kurikulum, strukturnya seperti apa? Modulnya apa saja yang bisa diambil? Jangan sampai memilih yang justru tergusur oleh ekonomi digital,” ujarnya saat mengunjungi SMK Negeri 4 Malang, Kamis (13/12/2018).

Darmin mengatakan, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi ini senada dengan permintaan Presiden RI untuk menyiapkan konsep peningkatan SDM.

Setelah meninjau industry class, technopark, dan perpustakaan yang telah dikembangkan di SMKN 4 Malang Darmin Nasution Menko Perekonomian sempat menjadi pembicara Kuliah Umum Kesiapan Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Universitas Muhammadiyah Malang.

Darmin menyampaikan tentang fokus pemerintah dalam hal pengembangan SDM pada Tahun 2019 setelah pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah secara besar-besaran meningkatkan infrastruktur fisik.

“Dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, irigasi sampai fasilitas umum bagi rakyat sehingga dapat tercipta konektivitas yang optimal antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan SDM dapat dilakukan, salah satu caranya melalui pendidikan vokasi yang merupakan strategi besar pemerintah di tahun mendatang.

“Tanpa SDM yang baik kita tidak bisa masuk pada industri yang baik. Tanpa kualitas SDM yang baik pula kita tidak bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang kami namakan reformasi besar-besaran melalui pendidikan Vokasi,” katanya.

Agar industri mau mendukung kebijakan pemerintah terkait vokasi, pemerintah sedang merumuskan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau menerima magang dan membantu siswa hingga ke pasar kerja.

Sementara, di Jawa Timur pengembangan vokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dalam empat tahap, sebagaimana disampaikan Soekarwo Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menjelaskan empat tahap itu. Pertama, mengubah komposisi antara sekolah umum dengan SMK. Semula 31 persen SMK dan 69 persen SMU, pada 2023 ditargetkan menjadi 70 persen SMK dan 30 persen SMU.

Proporsi antara SMA dan SMK di Jawa Timur saat ini 65 persen SMK dan 35 persen SMU.

Kedua, membuat SMK Mini yang junlahnya mencapai 270 SMK di seluruh Jatim. Program itu dikembangkan di pondok pesantren, daerah terpencil dan daerah khusus.

“Selama enam bulan, lulusan SD diberikan tambahan pelatihan vokasional,” ujar Pakde Karwo dalam keterangan pers yang diterima suarasurabaya.net.

Tahap ketiga menyelenggarakan program dual track. Untuk SMA, Madrasah Aliyah, Ula, dan Wusto dalam pendidikan Diniyah Salafiyah juga diberikan pendidikan vokasional atau keterampilan.

Pakde Karwo khawatir, bila program ini tidak dikembangkan semua lulusan SMA akan menjadi unskill (tidak memiliki keterampilan). Program dual track secara tidak langsung mengurangi kelompok unskill itu,” katanya.

Sedangkan untuk tahap keempat, Pemprov Jatim mengubah beberapa SMK di Jatim berupa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini, sudah ada 20 SMK yang telah berubah statusnya menjadi BLUD.

Wadib Suudi Kepala SMK Negeri 4 Malang mengapresiasi program yang digagas Pakde karwo dengan mendorong SMKN 4 menjadi BLUD. Menurutnya, program yang dikembangkan Pakde Karwo itu membuat setiap sekolah mampu berkembang dengan baik.(den/rst)