Khofifah: Opini WTP Harus Tingkatkan Akuntabilitas dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Pemerintah Pusat. Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menerima penghargaan itu.

Taukhid Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kementrian Keuangan yang menyerahkan penghargaan itu kepada Khofifah di Ballroom Hotel Kokoon, Banyuwangi, Jumat (29/10/2021).

Penyerahan piagam dan plakat penghargaan itu diraih atas capaian standar tertinggi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Setelah menerima penghargaan itu, giliran Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memberikan penghargaan secara langsung kepada 37 bupati/wali kota di Jawa Timur.

Kota Blitar dan Kota Malang menerima plakat dan piagam penghargaan Opini WTP 10 kali berturut-turut. Atas prestasi itu, Khofifah memberikan apresiasi tambahan kepada kedua masing-masing Pemda.

Khofifah Gubernur Jatim memberikan apresiasi berupa Bantuan Keuangan Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2022 untuk Kota Blitar dan Kota Malang senilai Rp10 miliar.

Selain itu, ada sebanyak 26 kabupaten/kota di Jatim yang menerima Plakat dan Piagam Opini WTP 5 kali berturut-turut.

Antara lain Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Kediri, Lamongan, Kabupaten Madiun, Magetan, Kabupaten Malang, juga Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya, penerima WTP 5 kali berturut-turut itu antara lain Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

Selanjutnya ada sembilan kabupaten/kota lainnnya yang menerima piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian yakni Bangkalan, Lumajang, Nganjuk, Sampang, Sumenep, Tulungagung, Kota Madiun, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.

Atas capaian itu Khofifah mengapresiasi seluruh pihak atas fungsi pengawasan, strong partnership, kerja keras, dan koordinasi yang terjalin dari BPK RI, maupun seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

Dengan demikian, kata Khofifah, Pemprov Jatim maupun pemkab/pemkot di Jatim mendapat panduan agar akuntabilitas terus terjaga.

Khofifah berharap, keberhasilan Jatim meraih penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat untuk terus bangkit dan pulih dari krisis Pandemi Covid-19.

Selain itu, menjadi penyemangat seluruh jajaran Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi, sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat.

“Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi efisien, akuntabel, dan transparan. Lebih penting lagi adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Menurut Khofifah, penghargaan opini WTP ini harus semakin meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja jajaran Pemprov maupun seluruh pemkab/pemkot yang di Jatim.

Taukhid Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim Kemenkeu mengatakan, penghargaan ini bentuk apresiasi pemerintah untuk menstimulasi pemda agar mempertahankan Opini WTP.

“Pemerintah pusat memberi penghargaan kepada Pemda yang telah berupaya keras membuat laporan keuangan daerah sehingga dapat opini tertinggi dari BPK RI yaitu wajar tanpa pengecualian,” katanya.